CARITAU JAKARTA – Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf angkat bicara mengenai kegiatan yang akan digelar Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur (PWNU Jatim) untuk membahas kriteria sosok pemimpin yang layak dipilih menjadi presiden pada Pemilu 2024. 

Gus Yahya menilai kegiatan itu tak perlu dilakukan karena menurutnya tak ada gunanya.

Baca Juga: PBNU Umumkan 1 Ramadan 1445 H Jatuh Selasa 12 Maret 2024

“Itu gak perlu, buat apa? gak usah gelar acara itu, biar aja lembaga yang lain, boleh sih bikin begitu-begitu tapi jangan pakai Lembaga NU,” kata Gus Yahya kepada Caritau.com, Selasa (29/3/2022).

Sebagai informasi, para Kiai pondok pesantren Nahdlatul Ulama (NU) di Jawa Timur bakal menentukan kriteria sosok pemimpin yang layak dipilih menjadi presiden pada Pemilu 2024, melalui Rapat Pleno dan Musyawarah Alim Ulama yang digelar PWNU Jatim di Pondok Pesantren (Ponpes) Sunan Bejagung, Semanding, Tuban, Rabu (30/3/2022).

“Jadi hal pokok itu adalah membahas program kerja semua badan otonomi yang ada di Jawa Timur. Kemudian juga ada silaturahmi para kiai, habib dan ulama, juga mengundang para masyayikh (penerus para guru), baik dari mustasyar maupun syuriah NU Jatim. Itu untuk otonomi membahas hal kepemimpinan 2024 dari pandangan warga NU,” kata Ketua Panitia Nasruddin Ali kepada Caritau.com, Senin (28/3/2022).

Hal senada disampaikan KH Abdul Matin Jawahir, Wakil Rais Syuriah PWNU Jatim.

“Para kiai pesantren mempunyai komitmen terhadap persoalan bangsa dan negara dalam koridor politik kebangsaan. Nah, meskipun hajatan demokrasi baru pada 2024, tapi kami perlu memberikan panduan kepada umat,” tutur KH Abdul Matin Jawahir.

Menurut Nasruddin Ali, pembahasan tentang sosok pimpinan 2024 sesuai kriteria para kiai dan warga Nahdliyin harus dipersiapkan karena jangka waktu menuju Pemilu 2024 relatif hanya tinggal setahun.

“Kan Pemilu digelar awal 2024. Apalagi sikap dari PWNU Jatim sudah tegas menyatakan sikap menolak untuk penundaan Pemilu,” katanya.

PWNU Jatim merasa perlu segera membuat kriteria sosok pemimpin karena faktanya hampir 80% warga Jatim merupakan Nahdliyin, sehingga bisa disebut warga NU Jatim merupakan representasi warga NU seluruh Indonesia.

“Tapi dalam pembahasan kita tetap akan membatasi tidak akan menyebut nama, hanya sebatas kriteria-kriteria bagi calon presiden yang sesuai dengan harapan warga Nahdliyin,” ujarnya.

Sementara itu, terkait isu penundaan Pemilu 2024, PWNU Jatim dan PBNU sepertinya juga belum senada. PWNU Jatim sendiri sudah tegas mengeluarkan pernyataan menolak penundaan pemilu. 

"NU bertanggung jawab untuk bangsa dengan menjaga demokrasi yang telah dirintis oleh para pendahulu kita. Jangan sampai kemudian kesannya NU hanya ikut-ikutan, ketika bertemu dengan yang pro ikut pro dan sebaliknya, sehingga terlihat tidak bisa memberikan sikap yang tegas," kata KH Abdulssalam Shohib, Wakil Ketua PWNU Jatim. 

Sementara menurut PBNU, mereka masih belum mau mengeluarkan statement apapun dan memilih mengamati perkembangan dialog mengenai usulan penundaan Pemilu 2024. 

“Kita lihat dialognya gimana, kita ini kan baru mengamati, ada yang minta ada yang gak setuju. Ya kita lihat, kita dialogkan, kita belum mau respon apa-apa, kita belum mau terlibat secara langsung soal itu,” pungkas Gus Yahya. (DIM)

Baca Juga: PBNU: Pemberhentian Ketua PWNU Jatim Masalah Internal Organisasi