CARITAU JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) menyatakan membuka seleksi penerimaan bagi calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan internal, dengan kategori tenaga Ahli Pertama dan tenaga Terampil Bawaslu RI. 

Penerimaan calon pegawai PPPK itu berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 544 Tahun 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2023. 

Baca Juga: AMIN Segera Sikapi Putusan MK yang Menolak Permohonannya

Bawaslu RI membuka lowongan PPPK itu secara terbuka memberikan kesempatan kepada warga setiap negara dan putra-putri Indonesia yang ingin berpartisipasi menjadi pengawas Pemilu 2024. 

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh peserta atau pelamar yakni minimal memiliki ijazah lulusan Diploma IV (D-IV), Diploma III (D-III), Strata 1 (S-1) dan Stata 2 (S-2) yang telah disesuaikan berdasarkan job desk yang tertera sebagai berikut :

1 . Ahli Pertama - Analis Hukum

     Jumlah : 321 orang 

2. Ahli Pertama - Analis Kebijakan 

    Jumlah : 45 orang. 

3. Ahli Pertama - Analis SDM Aparatur 

    Jumlah : 3 orang. 

4. Ahli Pertama - Arsiparis 

    Jumlah : 61 orang. 

5. Ahli Pertama - Penata Kelola Pengawasan Pemilu

   Jumlah : 1996 orang. 

6. Ahli Pertama - Penerjemah Bahasa Inggris 

    Jumlah : 1 orang 

7.Ahli Pertama - Perencana 

    Jumlah : 16 orang

8. Ahli Pertama - Pranata Hubungan Masyarakat 

    Jumlah : 11 orang. 

9.Ahli Pertama - Pranata Komputer 

    Jumlah : 76 orang. 

10. Ahli Pertama - Pustakawan 

       Jumlah : 1 orang 

11. Ahli Pertama - Statistisi 

       Jumlah : 20 orang 

12. Ahli Pertama - Widyaiswara 

       Jumlah : 1 orang 

13. Terampil - Arsiparis 

       Jumlah : 7 orang 

14. Terampil - Pranata Komputer 

        Jumlah : 24 orang 

15. Terampil - Pranata SDM Aparatur 

       Jumlah : 15 orang 

Adapun keseluruhan unit kerja tekait penempatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagai berikut: 

1. Sekretariat Jenderal 

2. Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi 

3. Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota. (GIB/DID)

Baca Juga: Sejarah Berdirinya Bawaslu Mulai Pasca Kolonial Hingga Milenial