CARITAU JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berupaya memetakan langkah taktis dalam menangkal penyebaran informasi hoaks dan disinformasi di media sosial (medsos) menjelang penyelenggaran kontestasi Pilkada serentak 2024 mendatang. 

Diketahui, sesuai jadwal penyelenggaraan Pilkada 2024 akan diselenggarakan pada November mendatang.

Anggota Bawaslu, Lolly Suhenty menyebut pihaknya telah menjalin kolaborasi dengan Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemen Kominfo) untuk melakukan patroli siber di media sosial.

Lolly mengungkapkan, kegiatan patroli itu dilakukan dalam bentuk mencegah penyebaran informasi hoaks, ujaran kebencian dan juga disinformasi pemilu dengan cara menghapus atau membersihkan di setiap postingan media sosial.

"Membangun kerjasama dengan Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) melalui media sosial membersihkan konten hoaks dan disinformasi Pemilu," terang Lolly dikutip Senin (15/4/2024).

Selain itu, lanjutnya, Bawaslu RI juga menggelar deklarasi koalisi pemilu damai bersama komunitas anti hoaks dan seluruh peserta pemilu melalui platform media sosial. 

Kegiatan deklarasi itu dilakukan dalam rangka untuk membangun semangat solidaritas mencegah dan menangkal informasi hoaks yang beredar di media sosial. 

"Menyebarkan pesan pemilu damai di media sosial dan berkolaborasi dengan komunitas anti hoaks," ujar Lolly. 

"Menggelar deklarasi koalisi damai pemilu 2024 serta membangun koalisi damai antar peserta pemilu melalui platform media sosial," sambungnya.

Disisi lain, dirinya mengaku juga akan memerintahkan jajaranya untuk meningkatkan pengawasan patroli siber untuk menampung aduan publik terkait temuan soal informasi hoaks, ujaran kebencian dan disinformasi Pemilu melalui hotline pelaporan Bawaslu RI di media sosial.

Lolly menambahkan, dalam upaya mencegah hoaks di media sosial melalui patroli siber itu, Bawaslu RI juga bekerjasama dengan pihak penegak hukum dalam memproses pelaku penyebar hoaks sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. 

"Meningkatkan pengawasan siber dalam memproses aduan publik soal hoaks pemilu melalui pintu hotline pelaporan hoaks Bawaslu," kata Lolly.

"Mendukung pihak aparatur yang berwenang dalam penegakan hukum kepada pelaku penyebar hoaks pemilu," tandas Lolly. (GIB/DID)