CARITAU JAKARTA - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyatakan akan menggelar agenda sidang pleno putusan terkait pelanggaran kode etik atas dugaan tindakan asusila Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Hasyim Asyari, pada pekan ini. 

Ketua DKPP, Heddy Lugito mengungkapkan, agenda sidang pleno putusan itu digelar dalam rangka menindaklanjuti laporan dilayangkan oleh Ketua Partai Republik Satu, Hasnaeni Moein (wanita emas) pada beberapa pekan lalu. 

Baca Juga: DKPP Resmi Pecat Ketua KPU Hasyim Asy'ari

Selain itu, setelah menggelar sidang pleno, pihaknya juga akan menggelar agenda putusan perihal perkara yang menyeret nama Hasyim Asyari sebagai terlapor tersebut. 

"Habis pleno baru kita sidang putusan. Tinggal itu saja," imbuh Heddy. 

Sebagai informasi tambahan, agenda sidang soal dugaan tindakan asusila tersebut kembali diajukan oleh Sekjen Partai Republik Satu, Ihsan Prima Negara dengan nomor perkara yang teregister PKE-DKPP/II/2023. Sebelumnya, kasus tersebut juga pernah diadukan Hasnaeni melalui kuasa hukum Farhat Abbas. 

Namun pelaporan itu kemudian terpaksa harus terhenti setelah Farhat Abbas diketahui telah resmi mencabut surat kuasanya dari kliennya Ketua Umum Partai Republik Satu, Hasnaeni Moein alias ‘wanita emas’. 

Dalam perkara dugaan asusila ini, disebutkan bahwa pada pokok gugatan tersebut diduga Ketua KPU RI Hasyim Asyari melakukan pelecehan seksual disertai ancaman kepada Hasnaeni pada saat berjalanya proses verifikasi administrasi partai politik menjadi peserta pemilu 2024. 

Kemudian seiring berjalanya, waktu, Hasnaeni melalui kuasa hukumnya Ihsan, kembali ajukan laporan keduanya  kepada DKPP terkait dugaan tindakan  asusila tersebut. 

DKPP lalu menindaklanjuti laporan tersebut dan menggelar sidang dengan agenda penyampaian pokok pengaduan pengadu dan pokok jawaban atas pengaduan dari teradu (Hasnaeni) secara tertutup, pada Senin (13/3/2023). (GIB/IRN)

Baca Juga: Sidang Dugaan Asusila Ketua KPU Hasyim Asy'ari Dijadwalkan Akhir Mei