CARITAU JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengirim surat kepada National Central Bureau (NCB) Interpol Indonesia tentang permohonan penerbitan red notice untuk memburu tersangka Ricky Ham Pagawak (RHP), Bupati nonaktif Mamberamo Tengah Papua.

Baca Juga: Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dipanggil KPK Terkait Korupsi CCTV

"Betul, KPK juga telah berkirim surat ke Kapolri up Sekretaris NCB Interpol Indonesia," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, di Jakarta, Selasa (2/8/2022).

Ali mengatakan, permintaan bantuan sebagai bentuk sinergisme antarpenegak hukum tindak pidana korupsi.

RHP merupakan tersangka kasus dugaan korupsi pemberian suap, penerimaan suap, serta gratifikasi terkait pelaksanaan berbagai proyek di Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah.

KPK juga memasukkan RHP ke dalam daftar pencarian orang (DPO) sejak 15 Juli 2022 yang diduga melarikan diri ke Papua Nugini ketika hendak dijemput paksa oleh Tim Penyidik KPK.

KPK sudah berkoordinasi dengan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Dudung Abdurachman dalam pencarian RHP. 

"Kami sudah melakukan pencarian, termasuk meminta keterangan dari pihak-pihak yang mengetahui keberadaan tersangka. Saat ini kami masih dalam proses koordinasi dengan Kasad untuk meminta bantuan menghadapkan anggotanya ke Papua di dalam permintaan keterangan oleh Tim Penyidik KPK," kata Ali.

Selain itu, KPK juga telah berkirim surat ke Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe sebagai bentuk pemberian informasi dan koordinasi. 

KPK memastikan akan terus mencari keberadaan tersangka RHP dan segara menyelesaikan kasus dugaan korupsi di Mamberamo Tengah itu.

KPK seperti dirilis Antara, bahkan telah menyita aset berupa rumah dan mobil yang diduga milik tersangka Ricky Ham Pagawak, saat menggeledah di wilayah Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Banten, Jumat 22 Juli 2022.(HAP)

 

Baca Juga: KPK Ungkap Korupsi APD Kemenkes Rugikan Negara Senilai Rp625 Miliar