CARITAU JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) memastikan bakal melakukan pengawasan secara melekat dalam kegiatan proses tahapan dan penyelenggaraan terkait kontestasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di seluruh wilayah Indonesia.

Dalam keteranganya, anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty mengatakan, pihaknya saat ini telah menyiapkan sejumlah stategi dalam melakukan pengawasan pada daerah yang tingkat indeks kerawanan pemilu (IKP)nya cukup tinggi. 

Baca Juga: Dissenting Opinion Saldi Isra: Seharusnya MK Perintahkan Pemungutan Suara Ulang

Adapun salah satu daerah yang masuk dalam catatan Bawaslu sebagai wilayah dengan IKP tinggi yakni Papua. Hal itu lantaran munculnya Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang cukup masif di Papua. 

Ia menjelaskan, bahwa dalam rangka melakukan pencegahan pihaknya saat ini sudah menyiapkan sejumlah cara-cara melakukan pengawasan dari daerah yang rawan serangan KKB tersebut. 

Salah satu caranya, lanjut Lolly yaitu membekali para anggota Bawaslu yang memiliki keahlian atau kemampuan cara mengatasi ataupun juga meredam gejolak konflik di internal wilayahnya. Adapun dalam hal ini, Bawaslu juga merekrut pihak-pihak yang cukup mengenal wilayahnya. 

"Bawaslu dalam proses seleksi kemarin lalu mengambil orang terpilih hasil dari timsel yang masuk ke Bawaslu, salah satu yang kami hitung dan jadi diskusi serius adalah soal bagaimana kemampuan untuk mampu meredam gejolak di internal daerah karena konflik antar sukunya juga tinggi, potensi keamanan juga rentan, apalagi ada problem distribusi logistik," kata Lolly di Sukabumi, Jawa Barat, pafa Jumat (4/8/2023). 

Selain menerapkan langkah pencegahan terkait konflik di setiap daerah dengan IKP tinggi, Lolly mengaku bahwa Bawaslu RI saat ini berupaya agar dapat menjalin kerjasama dengan sejumlah lembaga lain yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakumdu). 

Menurut Lolly, kerjasama antar lembaga itu harus dilakukan dalam rangka membangun kekompakan dan kedekatan hubungan antar lembaga dalam rangka menegakan hukum kepemiluan. 

"Kolaborasi sejak awal kami dengan teman-teman dari kepolisian, dengan tentara, dalam konteks ini untuk memastikan, bahwa misalnya logistik. Memang kalau mengandalkan anggaran Bawaslu susah sekali menembusnya," tutur dia.

"Anggaran Bawaslu itu misalnya melakukan pengawasan saat distribusi logistik di pegunungan misalnya. Kami pun tidak punya kemampuan pesawat yang mampu menembus ke sana. Maka kerja sama lintas kelembagaan itu yang dilakukan dan itu sudah kami bicarakan," lanjut Lolly.

Selain itu Lolly mengatakan, bahwa dalam rangka meredam kelompok kriminal bersenjata di wilayah Papua, Bawaslu RI juga telah bersiasat untuk merekrut jajaranya di Papua dari kalangan tokoh masyarakat adat ataupun tokoh agama. 

Ia menambahkan, langkah perekrutan tokoh masyarakat adat dan tokoh agama itu dilakukan lantaran dinilai mampu secara efektif untuk rmengantisipasi tindak kejahatan ataupun juga tindak kriminal yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata baik di Papua ataupun di wilayah lainya. 

"Tidak sedikit teman-teman Bawaslu (di daerah) yang terpilih memiliki latar belakang tokoh masyarakat adat. Kenapa ini dilakukan, ini antisipasi sebagai tindak pencegahan Bawaslu. Supaya yang paling memungkinkan di teman-teman Papua, Papua Tengah itu kan soal ketokohan, figur, masyarakat adat masih sangat didengar," tandas Lolly. (GIB/DID)

Baca Juga: Belum Ditandatangani, KPU Sempat Tunda Rekapitulasi Penghitungan Suara di Bandar Seri Begawan