CARITAU MAKASSAR - Lembaga Anti Corruption Commite (ACC) Sulawesi mencatat setidaknya ada puluhan kasus korupsi yang mandek di Polda dan Kejkasaan Tinggi (Kejati) Sulsel.

ACC Sulawesi mencatat setidaknya ada 29 kasus mandek di tangan penyidik Tipikor Polda Sulsel. Sementara Polres jajaran Polda Sulsel ada 41 Kasus Korupsi yang mandek.

."Dari Catahu (Catatan Akhir Tahun) ACC Sulawesi untuk perkara korupsi di Polda Sulsel ditahap Penyidikan perkara Polda Sulsel ada 10 Kasus, penyelidikan 19 Kasus sehingga total kasus yang mandek sebanyak 29 kasus," kata Wakil Ketua Eksternal ACC Sulawesi, Angga Reksa saat menyampaikan Cataru ACC Sulawesi, Rabu (4/1/2022) kemarin.

Baca Juga: Korupsi Proyek Pakaian Seragam Gratis di Maluku Rugikan Negara Rp1,081 Miliar

"Kemudian Polres jajaran Polda Sulsel Penyelidikan 26 kasus, penyidikan 15 kasus total kasus yang mandek 41 kasus," sambungnya.

Angga menyebutkan beberapa kasus mandek di tangan Tipikor Polda Sulsel pengadaan pakaian olahraga tahun anggaran 2016 dan 2017 di lingkup Kabupaten Tanah Toraja.

"Kasus mandek di Polda Sulsel kasus Trafik light Dishub Sulsel kemudian pengadaan pakaian olahraga tahun anggaran 2016 dan 2017 dilingkup Kabupaten Tanah Toraja, sudah berapa saksi yang diperiksa namun kasus ini mandek," bebernya.

Selain itu, kasus korupsi yang juga menjadi perhatian pihaknya terkait penanganan kasus Bansos Covid-19 Kota Makassar yang hampir 2 tahun lamanya ditangani tak kunjung menuai tersangka dengan alasan terkendala pada perhitungan audit kerugian negara.

"Kasus Bansos Covid-19 Makassar yang menjadi kendala adalah audit PKN. Nah, yang menjadi pertanyaan apakah semua dokumen yang diminta auditor sudah dipenuhi?," tanyanya.

"Apa yang mau dihitung auditor kalau dokumen itu tidak dipenuhi, jangan sampai karna hal ini hingga audit belum keluar, sebagai perbandingan audit bansos Makassar duluan diajukan ketimbang BPNT yang duluan keluar adalah BPNT," sambungnya lagi.

Angga menganalisa keterlambatan keluarnya audit Bansos Covid-19 Makassar bukan pada auditor melainkan kelengkapan dokumen dari penyidik Tipikor Polda Sulsel.

"Analisa kami bahwa keterlambatan keluarnya audit Bansos Makassar itu karna dokumen yang belum lengkap oleh penyidik Polisi sehingga jelas kerugian negara tidak akan bisa keluar sehingga penyidik perlu juga di kritik," paparnya.

Sementara, Peneliti ACC Sulawesi, Ali Jumai mengatakan khususnya di Kejakasaan Tinggi Sulsel ada 31 kasus korupsi yang mandek baik ditingkat penyelidikan hingga pada tingkat penyidikan.

"Perkara mandek Kejati Sulsel di tingkat Penyidikan ada 4 Kasus dan Penyelidikan 25 kasus, salah satu kasus yang mandek kasus Korupsi PDAM Kota Makassar yang rugikan negara Rp8 milia. Hingga saat ini belum ada perkembangan di Kejati serta kasus Proyek Pipa Avtur pertamina," tandasnya. (KEK)

Baca Juga: Di Rapat Paripurna, KPK Ingatkan Anggota DPRD DKI Soal Tanggungjawab Korupsi di Akhirat