CARITAU JAKARTA – Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) menjelaskan perihal pernyataan wacana penundaan Pilkada Serentak yang telah ramai menjadi sorotan dan juga perbincangan publik.

Menurut Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, wacana penundaan Pilkada itu sebetulnya hanya berupa usulan yang disampaikan pada agenda rapat secara tertutup sebagai bahan diskusi perihal pemetaan daerah yang memiliki potensi kerusuhan.

Baca Juga: Bawaslu Gelar Dies Natalis ke 16, Begini Sejarah Terbentuknya Pengawas Pemilu

Karena itu Bagja menampik bahwa pernyataan tersebut dikatakan sebagai usulan, melainkan hanya sebagai bahan diskusi dalam rangka mencari solusi perihal kesiapan terkait keamanan dalam penyelenggaraan kontestasi Pilkada 2024.

"itu sebetulnya dibahas didalam forum tertutup sehingga kemudian saya kira hal tersebut juga nanti solusinya akan apa, bahwa ada di forum tertutup juga. itu pun juga masih diskusi, bukan kemudian usulan lembaga," terang Bagja kepada wartawan, Sabtu (15/07/2033).

Kendati demikian, Bagja tak mempersoalkan pernyataan tersebut saat ini telah tersebar ke ruang publik yang telah berbuntut munculnya kritik pedas kepada Bawaslu RI.

Hal itu lantaran, menurut Bagja pernyataan soal wacana penundaan Pilkada serentak 2024 itu sebenarnya hanya merupakan bagian masukan bahan diskusi yang belum tentu diputuskan secara resmi.

"Kepublish, ga masalah kan gak kemudian kita komentarin lagi. hasilnya memang pada titik tertentu ya pada titik tertentu saja, bukan kesimpulan, bahwa di situ memang ada titik beberapa permasalahan," ujar Bagja.

Ia menambahkan, bahwa pernyataan soal wacana penundaan Pilkada serentak 2024 itu bukan merupakan usulan melainkan hanya merupakan bahan masukan dari Bawaslu dalam rangka menyikapi kesiapan keamanan dan juga ketertiban dari catatan potensi kerusuhan wilayah rawan konflik kepemiluan.

"Enggak, enggak, gak ada.  Gak ada pengusulan seperti itu," tandas Bagja. (GIB)

Baca Juga: Bawaslu Gelar Konsolnas Media Serentak di Empat DOB Papua