CARITAU JAKARTA - Terkait ramainya pemberitaan ‘bocoran dokumen’ dari KPK pihak  Kementerian ESDM memberikan bantahannya. Hal tersebut disampaikan Kepala Biro Hukum Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral M Idris F Sihite. 

Baca Juga: Badan Geologi Ungkap Temuan Sesar Cipeles, Patahan Baru Penyebab Gempa Sumedang

“Saya ingin sampaikan klarifikasi, agar gaduh-gaduh soal bocornya dokumen KPK yang disebut-sebut saat penggeledahan di Kementerian ESDM beberapa hari terakhir ini bisa diluruskan," kata Idris Sihite, di Jakarta, Kamis(13/4/2023).

Dia juga menjelaskan, bahwa yang disebut sebagai ‘bocoran dokumen’ yang ditemukan adalah surat kaleng biasa, tidak ada lembaga resmi yang membuat, juga diketik tanpa format yang jelas.

"Tidak bisa disebut dokumen, wong itu hanya kertas 3 lembar, isinya juga tidak jelas berisi daftar nama perusahaan,” katanya menegaskan.

Menurutnya, video yang beredar luas di media sosial beberapa hari terakhir ini adalah potongan-potongan yang tidak utuh yang tidak bertanggung jawab.

“Pada saat penggeledahan itu, saya menjelaskan bahwa konteksnya adalah mengenai banyak laporan atau surat kaleng yang dikirim ke Kementerian ESDM dengan maksud dan tujuan tertentu. Jadi saya tegaskan lagi, itu bukan dokumen. Tetapi hanya tiga lembar kertas yang tidak jelas isinya sehingga saya letakkan begitu saja di antara berkas-berkas lainnya,” ujar M Idris, dilansir dari laporan Antara.

Idris juga menegaskan bahwa dirinya tidak pernah mengenal dan tidak pernah bertemu dengan Pimpinan KPK yang berinisial F.

“Saya tegaskan tidak pernah bertemu, tidak pernah berkomunikasi sama sekali, dan tidak ada hubungan sama sekali dengan yang bersangkutan,” ujarnya.

Idris juga menambahkan, dirinya tidak menganggap penting kertas yang disebut-sebut sebagai dokumen itu. Kertas tersebut ditemukan terselip bersama beberapa berkas putusan pengadilan negeri di Kalimantan Selatan, sekitar awal tahun 2022 yang lalu. Berkas putusan PN di Kalsel itu terkait gugatan seorang pengusaha tambang di Kalsel yang berinisial “S”.

“Nah pengusaha tersebut meminta agar izin-izin tambang yang sudah mati, agar bisa diaktifkan lagi. Dan masalah ini saya sudah saya jelaskan kepada penyidik KPK pada Rabu (12/4/2023) kemarin,” ujarnya lagi.

Ditanya soal beredarnya percakapan lewat aplikasi WhatApps dengan Komisioner KPK berinisial JT, Idris mengakui bahwa dirinya bersahabat lama.

“Komunikasi itu terjadi antara saya dengan Pak JT, sebelum pak JT menjadi komisioner KPK. Diskusi sering kami lakukan, karena kami berasal dari instansi yang sama bahkan pernah berada dalam satu kantor. Namun, perlu saya tegaskan juga, beberapa materi percakapan yang beredar tidak benar. Saya menduga sudah diedit atau direkayasa dengan maksud tertentu,” kata dia lagi.

Idris berharap, klarifikasi yang disampaikan bisa meluruskan informasi simpang siur yang beredar beberapa waktu terakhir.

“Saya juga mohon maaf, akibat berita yang tidak benar itu, membuat beberapa pihak tersakiti atau kurang nyaman. Saya sangat yakin, KPK akan tetap bekerja secara profesional sesuai dengan harapan masyarakat selama ini,” katanya lagi. (IRN)

Baca Juga: Cegah Politik Uang, KPK Jalankan Sejumlah Program di Pemilu 2024