CARITAU JAKARTA - Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, menilai tak ada koordinasi antara bakal calon presiden (Capres) 01, Anies Baswedan dengan partai politik (parpol) pendukungnya terkait Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Hal itu dikatakan Jamaluddin menanggapi pernyataan Anies Baswedan yang menolak kepindahan IKN ke Kalimantan Timur saat debat Capres perdana yang digelar di Kantor KPU, Rabu (6/13/2023).

Menurut Jamaluddin, pernyataan Anies Baswedan yang menolak IKN merupakan strateginya meraup suara, mengingat beberapa hasil survey menunjukkan banyak masyarakat yang menolak IKN.

"Masuk akal. Memang dari hasil survei yang menolak IKN tinggi. Tapi di sisi lain, dia (Anies) didukung NasDem dan PKB yang awalnya partai koalisi pemerintahan Presiden Jokowi," kata Jamaluddin Ritonga, Selasa (19/12/2023).

"Terlihat Anies dan dua partai pendukungnya tidak kompak soal isu yang dilontarkan (IKN). Ini tentu akan membingungkan pendukungnya. Jadi seharusnya koordinasi," lanjut Jamaluddin.

Menurutnya, penolakan terhadap IKN Nusantara oleh Anies Baswedan bisa merugikan parpol di Koalisi Perubahan, yakni PKB dan Partai NasDem, bahkan bisa mengganggu elektoral Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN).

"Jika diteruskan akan memberikan efek boomerang. Berbahaya jika belum apa-apa sudah berseberangan," ujarnya.

Selain itu, Anies-Muhaimin berpotensi diragukan pemilih bahwa keduanya dapat menghentikan pembangunan IKN. Apabila persepsi itu terbentuk di masyarakat, maka para pemilih yang menolak IKN berpeluang besar tidak memilih pasangan AMIN.

"Mereka yang tidak menghendaki IKN, berpeluang tidak akan memilih PKB dan NasDem. Hal lebih jauh, bisa berdampak pada pasangan Anies-Muhaimin," ucap Jamiluddin. (DID)