CARITAU JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) memastikan proses penyelenggaraan Pemilu sejak saat ini hingga 14 Februari 2024 akan terus berlangsung. Pernyataan tersebut sekaligus menepis dorongan sejumlah pihak yang menginginkan penundaan Pemilu 2024.

Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari mengatakan, KPU RI selaku pihak penyelenggara bakal pastikan kontestasi pemilu 2024 akan berjalan seperti yang telah diamanahkan oleh Undang-Undang.

Baca Juga: Distribusi Bilik Suara Pemilu 2024

Oleh karena itu, Hasyim menuturkan, pihaknya akan terus bekerja secara profesional menjalani  tahapan-tahapan yang ditentukan oleh regulasi yakni menjalankan pemilu lima tahun sekali.

"Jadi indikator-indikator yang saat ini perlu kami sampaikan adalah pemilu harus berjalan sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan dan regularitas 5 (lima) tahunanya," imbuh Hasyim kepada wartawan, Rabu (21/12/2022).

Menurut Hasyim, hal itu tidak dapat ditoleransi lantaran merupakan baleid butiran pasal yang  diatur didalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Pada Pasal 22 e ayat 1, Hasyim mengungkapkan, bahwa asas Pemilu harus digelar dalam regulitas per lima tahun sekali.

"Karena UUD kita Pasal 22 e ayat 1, asas Pemilu disebutkan selain luber dan jurdil, salah satunya adalah Pemilu yang diselenggarakan lima tahun sekali," tutur Hasyim.

Dalam kesempatanya, Hasyim juga menegaskan, salah satu bukti keseriusan bahwa Pemilu tetap diselenggarakan yakni pada pekan lalu KPU juga telah menyatakan dan menetapkan nomor urut Partai Politik sebagai peserta Pemilu.

"Yang kedua dalan Pemilu itu kan yang terlibat ada yang namanya pemilih dan ada pihak yang dipilih dan proses pemilihannya sendiri. Lalu sekarang kan sudah ada partai politik (peserta pemilu)," tegas Hasyim.

Lagi pula, lanjut Hasyim, pada saat ini KPU juga telah membuka pendaftaran bagi setiap orang yang ingin mencalonkan diri untuk maju sebagai calon Dewan Pimpinan Daerah (DPD). Selain itu, pada awal dan pertengahan tahun 2023 nanti, puluhan Partai Politik peserta Pemilu 2024 juga akan mendaftarkan para calonya untuk mengisi sejumlah kursi legislatif dari berbagai Provinsi di Indonesia.

"Mulai 16 Desember (tahun ini) sudah ada juga penyerahan dukungan bakal calon DPD. Lalu pada Mei nanti Partai Politk juga mendaftarkan calon-calon nya," ungkap Hasyim.

Keyakinan Hasyim menampik narasi penundaan Pemilu yakni, lantaran Pemerintah dan DPR juga sudah menyepakati terkait besaran anggaran untuk KPU dan Bawaslu dalam menjalani proses tahapan pemilu yang jatuh pada tahun 2023 dan penyelenggaraan Pemilu 2024.

"Selain itu ada indikator anggaran, dukungan anggaran yang disepakati atau sudah disetujui DIPA (Daftar Inventaris Pengajuan Anggaran) nya sudah diserahkan Presiden kepada KPU. Untuk itu setidak-tidaknya kan sampai tahun 2023 ini anggaran ini tersedia untuk tahapan pemilu," ujar Hasyim.

Hasyim mengungkapkan, bahwa saat ini KPU pun sudah menerima Data Penduduk Potensial Pemilih (DP4) dari pemerintah. Selanjutnya pada Bulan depan, lembaga penyelenggara pemilu itu akan melaksanakan pemutakhiran data pemilih dengan coklit (pencocokan dan penelitian) di lapangan.

"Nanti Mei 2023 partai politik akan mencalonkan calon-calonnya. Nanti Oktober 2023 pendaftaran calon presiden, wakil presiden. Nah dari situ saja kan indikatornya peserta sudah by parpol, nah nanti partai-partainya mengusulkan daftar calon," kata Hasyim.

Selain itu, pria yang menjabat Komisioner KPU RI 2 periode itu menambahkan, tahapan Pemilu 2024 juga sudah berjalan sejak 14 Juni 2022. Bahkan, tahapan Pemilu hingga saat ini masih terus berlangsung hingga belum lama ini KPU juga sudah melakukan penetapan partai politik calon peserta Pemilu 2024.

"Presiden kan pada 2 Desember hadir pada konsolnas KPU kemudian hari Sabtu kemarin pak presiden juga hadir acara Bawaslu. Dalam pandangan kami itu indikator bahwa pemerintah memberikan dukungan Pemilu berjalan tepat waktu sesuai regulitas 5 (lima) tahunan," tandas Hasyim. (GIB)

Baca Juga: Bawaslu Tantang KPU Buka Akses Pengawasan Kegiatan Pendaftaran Capres-Cawapres