CARITAU JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menanggapi ancaman yang dilontarkan Bupati Meranti untuk angkat senjata dan bergabung dengan Malaysia. Ia menilai, jika tudingan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan, apa yang disampaikan itu dapat dikategorikan sebagai makar.

"Sekarang yang jadi persoalan, Bapak Bupati harus pertanggungjawabkan ucapan Bapak. Ucapan Bapak yang menghina kementerian dan ancaman menggabungkan diri ke negeri sebelah sudah sangat keterlaluan dan provokatif. Hati-hati ini sudah bisa berpotensi masuk kategori makar," kata Sahroni, Senin (12/12/2022).

Baca Juga: Komisi V DPR Tinjau Kesiapan Angkutan Lebaran 2024 di Bogor

Sebelumnya Bupati Meranti Muhammad Adil kecewa lantaran Kementerian Keuangan ( Kemenkeu ) tidak menjelaskan rincian pemberian dana bagi hasil (DBH) yang dianggapnya tidak adil. Dirinya menilai, pemerintah pusat telah banyak mengambil sumber minyak dari Kepulauan Meranti.

Bukan hanya menyebut Kemenkeu diisi iblis dan setan, ia pun mengancam untuk angkat senjata dan bergabung dengan Malaysia. Merespons pernyataan Bupati Meranti.

Lebih lanjut, Sahroni meminta agar persoalan yang diperdebatkan itu sebaiknya diselesaikan dengan cara yang lebih beradab, dan melalui adu data secara transparan.

“Dugaan ketidakadilan DBH (dana bagi hasil) yang dipersoalkan Bapak Bupati kan bisa diselesaikan secara lebih sistematis dan beradab. Kemenkeu dan Kementerian ESDM pasti siap untuk transparansi data. Kita jangan terbiasa menduga-duga," ujar politisi asal NasDem itu. (DID)

Baca Juga: Komisi II DPR RI Sepakat Tunda Rapat Evaluasi Pemilu 2024