CARITAU JAKARTA –  Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari mengatakan akan membahas detail anggaran yang akan digunakan untuk Program Kartu Pra Kerja skema normal pada 2023.

"Jadi anggarannya tetap ada di bendahara umum negara, di tempat Ibu Sri Mulyani," katanya usai konferensi pers di Jakarta, Kamis (5/1/2023).

Baca Juga: Catat! Mulai 1 Juli 2024, NIK Berlaku Penuh Sebagai NPWP

Karena tidak ada lagi anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), ia menyebut anggaran Program Kartu Pra Kerja 2023 yang sebesar Rp2,67 triliun untuk 495 ribu akan menggunakan skema penganggaran seperti 2020 saat PEN belum dibentuk.

"Namun target pesertanya tahun ini 1 juta. Anggaran akan diupayakan untuk ditambah untuk menggenapi 1 juta tersebut," imbuhnya.

Adapun pada 2022 realisasi anggaran Kartu Pra Kerja mencapai Rp17,84 triliun untuk 4.984.790 peserta atau 99,12 persen dari total anggaran. 

Namun sisa dari anggaran Program Kartu Pra Kerja pada 2022 yang telah dikembalikan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tidak lagi bisa digunakan untuk Program Kartu Pra Kerja pada 2024.

"Kalau model anggaran itu, anggaran harus clean dalam waktu satu tahun, tidak bisa dioper," katanya.

Menurutnya, biaya pelatihan Program Kartu Pra Kerja skema normal lebih tinggi dari skema semi bantuan sosial karena pelatihan akan dilaksanakan secara langsung sehingga membutuhkan sarana dan prasarana tambahan.

Syarat untuk peserta Program Kartu Pra Kerja skema normal pada 2023 tidak berubah dibandingkan dengan sebelumnya dan pendaftaran juga bisa dilakukan melalui situs web resmi Program Kartu Pra Kerja.

"Program ini tidak hanya untuk pengangguran atau fresh graduate, tapi juga untuk korban PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dan para pekerja yang membutuhkan peningkatan keterampilan," imbuhnya.

Pasalnya pekerjaan yang dibutuhkan pasar tenaga kerja terus berubah karena perusahaan datang dan pergi dari Indonesia sehingga Program Kartu Pra Kerja berusaha menyediakan akses terhadap peningkatan keahlian masyarakat.

Peserta Kartu Pra Kerja yang telah menyelesaikan program pelatihan akan mendapatkan sertifikat dan rekomendasi pekerjaan di dashboard profilnya di situs web Program Kartu Pra Kerja.

Dengan demikian peserta diharapkan mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keahlian yang telah didapatkan dari pelatihan. Adapun jumlah lulusan Program Kartu Pra Kerja yang menjadi wirausaha sama dengan jumlah lulusan yang menjadi pekerja di industri.

"Hasil survei evaluasi setiap tahun menunjukkan bahwa proporsi hampir imbang antara mereka yang menjadi wirausahawan, termasuk pekerja lepas, dengan mereka yang menjadi pegawai, buruh, dan karyawan," kata Denni Puspa.(HAP)

Baca Juga: Kemenkeu Resmi Berlakukan Insentif PPN Pembelian Rumah Maksimal Rp5 Miliar