CARITAU MAKASSAR – Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Pencegahan Korupsi Mabes Polri melakukan pemantauan langsung di tiga kabupaten Sulawesi Selatan (Sulsel) terkait dengan Penggunaan Dana Pinjaman Daerah untuk Pemulihan Ekonomi Nasional. 

Ketiganya yaitu Kabupaten Bulukumba, Takalar, dan Gowa. Di mana pemantauan dilakukan sejak 10-14 Okotober 2022. 

Baca Juga: Sabar, Anggaran Program Kartu Pra Kerja 2023 Masih Dibahas di Kemenkeu

Tim tersebut dipimpin Hotman Tambunan beranggotakan A Damanik, Harun Al Rasyid, Yudi Purnomo, Yulia Anastasia Fuada, Andi Rachman, Nita Adi Pangestu, Adi Prasetyo dan Erfina. 

Dari hasil pemantauan dan pengecekan lapangan ini Hotman Tambunan selaku Kasubbagassus Pencegahan Korupsi mengungkapkan, di Kabupaten Bulukumba tidak mendapatkan pinjaman dana PEN karena tidak mendapatkan rekomendasi dari Kemendagri padahal sebenarnya segala persyaratan dan kriteria telah dipenuhi oleh Pemda Kabupaten Bulukumba. 

"Rencananya pinjaman PEN tersebut akan digunakan oleh Pemda Kabupaten Bulukumba uuntuk pembangunan pasar dan berdasarkan inspeksi Tim Mabes Polri, pasar di Kabupaten Bulukumba tersebut sudah seharusnya diperbaiki atau dibangun baru sehingga bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat," katanya, Jumat (14/10/2022). 

Kata dia, Satgassus akan menjadikan hal ini sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki mekanisme persetujuan pinjaman daerah.

"Di Kabupaten Takalar dana pinjaman daerah PEN digunakan untuk peningkatan pembangunanan jalan dan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah. Untuk Kabupaten Takalar progress pekerjaan masih terlambat sehingga serapan anggaran masih rendah," jelasnya. 

Untuk itu, Satgassus meminta kepada Sekda, Inspektorat, Kadis PUPR dan Kadis Kesehatan Kabupaten Takalar untuk memantau lebih sering dan lebih ketat agar pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu, tepat spesifikasi dan tepat waktu. 

"Untuk pembangunan RS secara khusus Satgassus Mabes Polri meminta agar lebih dipercepat mengingat masih banyaknya pekerjaan yang harus diselesaikan dan secara intens agar berkoordinasi dengan PT SMI terkait dengan perubahan perubahan yang terjadi di lapangan dan mengakibatkan perubahan pembiayaan," katanya. 

Untuk Kabupaten Gowa, lanjut dia, dana pinjaman PEN digunakan untuk pembangunan pasar dan peningkatan jalan. Pada pembangunan pasar masih terdapat beberapa ketidaksesuaian spesifikasi, sedangkan untuk pekerjaan peningkatan jalan relatif sudah baik hanya perlu dipercepat mengingat kontrak akan berakhir di Desember 2022. 

Satgassus, kata Hotman, selalu mengingatkan agar keseluruhan pekerjaan dilakukan sesuai dengan spesifikasi dan kuantitas yang dipersyaratkan dalam kontrak dan pengawasan perlu diperketat dan koordinasi yang intens antara dinas, kontraktor dan pengawas, mengingat sumber dana untuk pekerjaan proyek ini berasal dari pinjaman daerah dalam situasi kedaruratan.

"Dari keseluruhan koordinasi yang dilakukan dengan tiga pemerintah daerah ini, Satgassus akan melakukan review lebih lanjut sehingga dana pinjaman daerah khususnya pinjaman daerah dalam rangka PEN benar-benar tepat sasaran, dilaksanakan tepat waktu sehingga  dampaknya bisa cepat cepat dirasakan oleh  masyarakat dan juga berdampak pada  pemulihan ekonomi nasional," jelasnya.

Sementara itu, Yudi Purnomo Harahap selaku Anggota Satgassus menyampaikan bahwa kegiatan pemantauan dan pencegahan korupsi ini merupakan perintah Kapolri.

"Mengingat Kapolri sangat peduli dan perhatian terhadap proses pemulihan dan pertumbuhan ekonomi daerah karena dengan sendirinya akan mendukung penguatan perekonomian nasional sehingga memerintahkan Satgassus pencegahan korupsi mengawal proyek yang dibiayai oleh pinjaman PEN daerah agar jangan sampai terjadi penyelewengan ataupun tindak pidana korupsi yang bisa menghambat pergerakan perekonomian yang saat ini sedang bangkit," tandasnya. (KEK)

Baca Juga: Realisasi PEN Penanganan Kesehatan 2022 Baru Rp28 Triliun