CARITAU JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mendorong perbankan untuk segera merealisasikan sisa dari target kredit usaha rakyat (KUR) senilai Rp120 triliun hingga akhir 2023.

"Kita melihat bahwa Oktober, November, Desember masih akan ada sekitar Rp120 triliun lagi yang masih bisa disalurkan perbankan kita," kata Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara di Jakarta, Jumat (27/10/2023).

Baca Juga: Catat! Mulai 1 Juli 2024, NIK Berlaku Penuh Sebagai NPWP

Dalam The 7th Indonesia Risk Management Outlook 2024 dengan tema "Beyond Uncertainty and Opportunity: Technology and Leadership as Key Elements" yang dipantau secara virtual, Suahasil menuturkan pemerintah menargetkan penyaluran KUR pada 2023 sebesar Rp297 triliun pada 2023.

Ia berharap perbankan dapat mempercepat  penyaluran untuk mencapai target KUR tersebut demi menggerakkan kegiatan ekonomi dan usaha rakyat yang akan berkontribusi terhadap peningkatan perekonomian bangsa Indonesia.

"Kita mohon perbankan kita supaya bisa menyalurkan lebih cepat supaya bisa mendorong kegiatan ekonomi di perekonomian Indonesia," ujarnya.

KUR merupakan salah satu program pemerintah untuk meningkatkan akses pembiayaan kepada pelaku UMKM yang disalurkan melalui lembaga keuangan dengan pola penjaminan.

KUR bertujuan untuk memperkuat kemampuan permodalan usaha dalam rangka pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan dan pemberdayaan UMKM. Selain itu, penyaluran KUR kepada pelaku UMKM juga turut berperan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Per 30 September 2023, penyaluran KUR mencapai 59,17 persen atau Rp175,73 triliun dari total plafon 2023 sebanyak Rp297 triliun.

Untuk mengakselerasi penyaluran KUR di sektor pertanian, pemerintah melakukan perubahan kebijakan untuk pembebasan jumlah akses KUR dan tidak adanya penerapan bunga berjenjang bagi debitur KUR sektor pertanian dengan besaran pinjaman hingga Rp100 juta.

Seperti dilansir Antara,  Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengaku akan mengusulkan kompetisi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh bank penyalur sebagai salah satu upaya mempercepat realisasi penyaluran.

“Nanti dalam evaluasi saya coba tawarkan (ke Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan) dikompetisikan saja. KUR kan boleh disalurkan oleh bank pemerintah, boleh juga oleh bank swasta, oleh koperasi simpan pinjam bisa,” kata MenKopUKM Teten ditemui usai acara Indonesia Digital MeetUp (IDM23) di Jakata, Kamis (5/10).

Kementerian Koperasi dan UKM juga tengah mendorong dibentuknya regulasi penyaluran KUR menggunakan metode kredit skoring dan tidak lagi berbasis agunan.

Metode penyaluran KUR melalui kredit skoring, lanjutnya, telah diterapkan oleh 145 negara dengan tujuan mempermudah UMKM mengakses pembiayaan baik untuk modal kerja maupun investasi bagi mereka yang memang tidak mempunyai aset yang dapat dijadikan agunan. (HAP)

Baca Juga: Belajar dari Resesi Jepang, Pemerintah Lebih Cermat Terbitkan Surat Utang