CARITAU JAKARTA – Presiden Jokowi menyebut penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak pada 2024 memerlukan anggaran Rp110,4 triliun.

Baca Juga: KPU Ungkap Partisipasi Pemilih pada Pemilu 2024 Tak Setinggi 2019

Menurut Presiden Jokowi, anggaran Rp110,4 triliun terdiri atas anggaran kebutuhan KPU Rp76,6 triliun dan Bawaslu Rp33,8 triliun.

"Ini saya minta didetailkan lagi, dihitung lagi, dikalkulasi lagi dengan baik dalam APBN maupun dalam APBD dan dipersiapkan secara bertahap," harap Presiden.

Pemilihan presiden, wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi dan DPRD kabupaten/kota rencananya akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024, sedangkan Pilkada untuk memilih gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota dilaksanakan pada 27 November 2024.

Rapat terbtas juga membahas persiapan penunjukan pejabat (Pj)  gubernur, pejabat bupati, pejabat wali kota yang berakhir masa jabatannya pada 2022 dengan rincian 7 gubernur, 76 bupati dan 18 wali kota yang harus diisi sehingga total ada 101 daerah.

"Saya minta seleksi figur-figur pejabat daerah betul-betul dilakukan dengan baik, sehingga kita mendapatkan pejabat daerah yang capable, memiliki leadership yang kuat, dan mampu menjalankan tugas yang berat di tengah situasi ekonomi global yang tidak mudah. Tidak gampang agar nantinya penyiapan pemilu dan pilkada serentak 2024 ini bisa berjalan dengan baik," ungkap Presiden Jokowi.

Tidak Ada Isu Politik SARA

Presiden Jokowi mengakui menjelang pesta demokrasi 2024, kontestasi politik menghangat.

"Itu biasa tapi jangan sampai masyarakat terprovokasi oleh kepentingan politik yang tidak bermanfaat, sehingga saya meminta dilakukan edukasi, dilakukan pendidik politik yang masif kepada masyarakat dan kepada para kontestan," tambah Presiden.

Presiden pun meminta agar tidak ada isu-isu politik yang tidak baik, terutama isu-isu politik identitas yang mengedepankan isu-isu politik SARA.

"Kita memiliki pengalaman yang tidak baik dalam pemilu-pemilu sebelumnya, kita harapkan tidak terjadi di Pemilu 2024," tambah Presiden seperti dirilis Antara.

Sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) berencana menggelar demonstrasi di depan Istana Negara pada Senin 11 April 2022, rencananya diikuti sekitar 1.000 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi.

Salah satu tuntutan yang akan disuarakan para mahasiswa, mendesak Presiden Jokowi memberi pernyataan secara terbuka dan tegas untuk menolak wacana menunda Pemilu 2024 dan wacana perpanjangan masa jabatan presiden.(BIM)
 

Baca Juga: Bawaslu Masih Temukan Masalah DPT dalam Pemilu Ulang di Kuala Lumpur