CARITAU JAKARTA – Presiden Jokowi dijadwalkan lantik anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) periode 2022-2027 pada Selasa 12 April 2022, sebagai bukti pemerintah fokus menggelar Pemilu sesuai jadwal di tahun 2024.

“Saya sampaikan bahwa pada Selasa 12 April 2022, Presiden Jokowi akan melantik anggota KPU dan Bawaslu yang telah dipilih secara sah melalui proses seleksi oleh panitia independen dan DPR,” kata Menko Polhukam Mahfud MD saat memimpin rapat koordinasi terbatas di Jakarta, Sabtu (9/4/2022).

Menurut Mahfud, pelantikan merupakan bukti pemerintah fokus menyiapkan Pemilu yang dijadwalkan 2024.

“Ini sebagai bukti bahwa pemerintah fokus menyiapkan pelaksanaan Pemilu 2024 bersama KPU dan DPR dengan tetap menghormati independensi KPU dan Bawaslu,” ujar Mahfud.

Pada rapat yang dihadiri beberapa anggota kabinet, Panglima TNI, perwakilan Kapolri, serta pejabat Eselon I Kemenko Polhukam, Mahfud menyampaikan bahwa pemerintah berharap anggota KPU dan Bawaslu periode 2022-2027 dapat bekerja mempersiapkan Pemilu 2024 sesuai ketentuan konstitusi dan aturan perundang-undangan.

Ada tujuh anggota KPU dan lima anggota Bawaslu yang akan dilantik oleh Presiden pada 12 April.

Tujuh anggota KPU yaitu Betty Epsilon Idroos, Hasyim Asyari, Muhammaf Afifuddin, Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idham Holik dan August Mellaz.

Sementara lima anggota Bawaslu yang dilantik, yaitu Lolly Suhenty, Puadi, Rahmat Bagja, Totok Haryono dan Herwyn Jefler Hielsa Malonda.

Masa kerja anggota KPU dan Bawaslu periode sebelumnya berakhir pada 11 April 2022.

Pada rapat kerja yang sama, Mahfud seperti dirilis Antara, menyampaikan pihaknya tidak akan menghambat wacana politik yang muncul di tengah masyarakat meskipun usulan itu menuai pro kontra di masyarakat.

“Kebebasan seperti itu yang kita perjuangkan bahwa aspirasi politik di masyarakat harus dibuka salurannya, kemudian lembaga-lembaga politik bisa mengambil keputusan sesuai dengan aspirasi masyarakat,” kata Mahfud.

Menko Polhukam tidak menyebut wacana apa yang menuai polemik, namun wacana yang memancing perdebatan bahkan protes masyarakat adalah menunda Pemilu dan memperpanjang masa jabatan presiden sampai tiga periode.(BIM)