CARITAU JAKARTA - Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mendesak Bawaslu menindaklanjuti pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut menteri boleh berkampanye dan berpihak pada salah satu Paslon di Pemilu dan Pilpres 2024.

Direktur Perludem Khoirunisa Agustyati mendesak Bawaslu untuk menindak seluruh ASN dan pejabat negara yang tidak netral di Pemilu 2024.

"Mendesak Bawaslu untuk secara tegas dan bertanggungjawab menyelesaikan dan menindak seluruh bentuk ketidaknetralan," ujar Khourunisa dalam keterangan tertulis, Rabu (24/1/2023). 

Ia menuturkan, selain itu, pihaknya juga meminta Bawaslu untuk memberikan sanksi tegas ke para pejabat dan aparatur negara yang secara terbuka terbukti telah menguntungkan salah satu Paslon di Pemilu 2024. 

"Dan juga memberikan sanksi yang tegas pada keberpihakan aparatur negara dan pejabat negara, yang secara terbuka menguntungkan peserta pemilu tertentu," terangnya.

Ia menambahkan, pihaknya juga mendorong Bawaslu untuk menindak tegas seluruh dugaan pelanggaran pemilu dari para pejabat dan aparatur negara yang ditenggarai memanfaatkan program pemerintah yang telah menguntungkan Paslon tertentu.

"Menindak seluruh tindakan yang diduga memanfaatkan program dan tindakan pemerintah yang menguntungkan peserta pemilu tertentu," tandas Khoirunisa. (GIB/DID)