CARITAU JAKARTA – Calon wakil presiden Muhaimin Iskandar menyetujui penyaluran bantuan sosial (bansos) ditunda selama proses Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024. Muhaimin menilai penundaan itu untuk menghindari oknum yang ingin menunggangi penyaluran bansos tersebut.

Hal itu disampaikannya guna merespons banyaknya isu bansos yang berpotensi ditunggangi oleh oknum tim kampanye atau pejabat yang berkepentingan politik selama berjalannya pilpres.

Baca Juga: Penetapan Hasil Pemilu 2024

"Jadi penundaan penyaluran bukan melarang, cuma supaya tidak ada ditunggangi kepentingan politik," kata Muhaimin disela kunjungannya di kampung nelayan di Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara pada Selasa (2/1/2024).

Ia menjelaskan, penyaluran bansos berpotensi ditunggangi jika disalurkan oleh menteri atau pejabat yang menjadi bagian tim pemenangan atau partai dari peserta Pemilu 2024. Padahal bansos adalah uang rakyat dan untuk rakyat, serta sudah dianggarkan di dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

"Bansos adalah uang rakyat, bukan uang presiden, menteri, apalagi uang calon presiden, jadi bansos itu adalah uang rakyat yang sudah disahkan di DPR," tegas Muhaimin.

Oleh karena itu, dia menekankan jatah bansos tetap diberikan tapi waktu penyalurannya yang ditunda agar tidak merugikan kandidat pilpres tertentu.

"Tetap diberikan dan jangan salah paham, ini hanya penundaan waktu penyaluran," tutur mantan menteri tenaga kerja dan transmigrasi itu.

TKN Tak Sepakat Penundaan Penyaluran Bansos

Sebelumnya, terjadi pro kontra soal pembagian bansos di masa Pemilu 2024. Kubu yang menolak bansos dibagikan pada masa pemilu adalah paslon nomor 1 dan 3, sementara paslon no.2 meminta pembagian bansos tidak ditunda.  

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas), Menteri Perdagangan sekaligus Ketum PAN yang menjadi anggota Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran, tak sepakat dengan permintaan agar pemerintah menunda penyaluran bansos sampai Pemilu 2024 selesai. Menurut Zulhas, justru bansos saat ini sangat dibutuhkan masyarakat dan tak boleh ditunda.

"Ada kandidat yang mengatakan (untuk) menghentikan dulu bansos, BLT, dan BLT El Nino. Tentu ini yang dibutuhkan masyarakat," ujar Zulhas usai kampanye keliling Purworejo, Jawa Tengah, Sabtu (30/12/2023).

"Kita meminta harus segera dilaksanakan sekarang ini, tidak boleh ditunda-tunda," imbuhnya.

Menurut Menteri Perdagangan itu, baik bansos maupun Bantuan Langsung Tunai sangat dibutuhkan masyarakat saat ini. Bahkan program ini harus diteruskan ke depannya.

"Karena harga naik, maka ada bantuan BLT El Nino, bansos, kemudian BLT biasa. Jadi ini harus dilanjutkan, diteruskan, karena rakyat sangat membutuhkan," tandas Zulhas.

Sementara respon yang sama juga diutarakan Sekretaris TKN Prabowo-Gibran, Nusron Wahid. Dia menyebut pihak yang meminta penyaluran bansos ditunda adalah pihak yang tidak peduli dengan masalah rakyat miskin.

"Yang minta menunda penyaluran bansos, berarti tidak sensitif dan tidak peduli dengan problem rakyat miskin," kata Nusron, Selasa (2/1).

Nusron menegaskan penyaluran bansos adalah kepentingan rakyat miskin yang tak boleh dikesampingkan demi kepentingan apapun.

"Kepentingan rakyat miskin harus kita dahulukan di atas kepentingan apapun," ujarnya.

Senada dengan Nusron, Wakil Ketua TKN Grace Natalie menyebut bansos untuk rakyat miskin tidak boleh ditahan. Terlebih, kata Grace, banyak masyarakat miskin yang bergantung kepada bansos untuk hidup.

"Banyak warga terutama yang bergerak di bidang informal, penghasilan tidak menentu, tidak punya tabungan, sangat mengandalkan bansos untuk menopang kehidupan mereka," katanya. (DIM)

Baca Juga: Laporkan Dugaan Pencurian Suara