CARITAU CIREBON – Muhaimin Iskandar, Ketua Umum DPP PKB, menyebut keputusan penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 setahun atau dua tahun seperti diusulkannya tergantung Presiden dan para pemimpin partai politik. 

Wakil Ketua DPR RI itu juga mengklaim banyak orang yang setuju dengan usulannya agar pelaksanaan Pemilu 2024 ditunda satu hingga dua tahun.

Baca Juga: Pengamat Nilai Debat Capres Tak Signifikan Ubah Elektabilitas

Usulan penundaan Pemilu 2024, menurutnya, mengacu pada analisa big data perbincangan yang ada di media sosial, di mana dari 100 juta subjek akun di media sosial, sebanyak 60% mendukung penundaan Pemilu dan 40% menolak.

"Big data mulai jadi referensi kebijakan dalam mengambil keputusan. Pengambilan sikap bergeser, dari sebelumnya mengacu pada survei beralih pada big data," kata Muhaimin saat memberikan pengarahan acara ‘Bimbingan Teknis Fraksi PKB dan DPC PKB Se-Jawa Barat’ serta orasi politik ‘Politik Kesejahteraan dan Kebahagiaan’, di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Sabtu (26/2/2022).

Menurut Cak Imin, perubahan referensi terjadi karena survei hanya memotret suara responden pada kisaran 1.200-1.500 orang, sementara responden big data bisa mencapai 100 juta orang.

Temuan big data tentang penundaan Pemilu 2024 memang berbeda dengan temuan hasil survei yang kebanyakan menyatakan tidak setuju dengan wacana penundaan pemilu atau penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

"Pro-kontra pilihan kebijakan ini akan terus terjadi seiring memanasnya kompetisi dan persaingan menuju 2024," ujarnya.

Muhaimin kemudian menyebut fakta politik hasil survei terbaru yang menunjukkan kepuasan terhadap kinerja Presiden Jokowi tinggi, yaitu 73%.

"Di atas 60% itu disebut tinggi. Tapi tidak beriringan dengan persetujuan penundaan Pemilu, sekitar 60% tidak setuju dan 40% mendukung," ujarnya seperti dirilis Antara.

Cak Imin kembali menegaskan bahwa penundaan pelaksanaan Pemilu adalah inisiatifnya agar momentum pertumbuhan ekonomi yang membaik tidak terganggu dengan pelaksanaan Pemilu.

Muhaimin tidak mempermasalahkan jika ada pihak-pihak yang menolak atas usulan tersebut karena semua tergantung presiden dan para pemimpin partai politik. (HAP)

 

Baca Juga: Tiga Hari Usai Penetapan DCT, KPU Persilahkan Parpol Ajukan Sengketa Calon ke Bawaslu