CARITAU JAKARTA - Pernyataan politisi Partai Gerindra Andre Rosiade yang mengusulkan digelarnya rapat gabungan tiga Komisi di DPR RI, yakni Komisi VI, Komisi XI dan Komisi III DPR RI guna menyelesaiakan kisruh Meikarta mendapat tanggapan netizen.

Sebelumnya akun twitter VivaCoid mengunggah link berita perihal usulan Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mengusulkan digelarnya rapat gabungan tiga Komisi di DPR RI, yakni Komisi VI, Komisi XI dan Komisi III DPR RI.

Baca Juga: Unesco Sebut Minat Baca Masyarat RI 0,001%, DPR: Anggaran Pengampu Literasi Sangat Terbatas

Dalam unggahan dengan berita berjudul 'Gerindra Usul Rapat Gabungan Komisi DPR Bahas Meikarta, Panggil James Riyadi' itu dilihat lebih dari seribu netizen. Ada yang menyangsikan niat Ander tersebut.

Salah satu netizeb dengan akun @de_baweano meragukan pemanggilan tersebut, apakah DPR berani?

"Emang berani kalian, dia itu yg pya republil, smw kenijakan dia lewat tangan kalian ama pemerintah.... Kecuali republik ini mau revolusi," tulis @de_baweano
 

"JA slaah satu 9 naga oligarki yg dket ke penguasa?" @Dhab73502387

"Emang gerindra itu siapa ?" @centimentil

Diketahui Guna menyelesaikan perselihan antara Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (KPKM) dengan PT Mahkota Sentosa utama selaku pengembang Mega Proyek Meikarta, Andre Rosiade mengusulkan agar DPR RI menggelar rapat gabungan.

Menurutnya, jangan sampai ketidakhadiran PT Mahkota Sentosa utama dalam RDPU dengan Komisi VI DPR, Rabu kemarin, tanpa ada kabar menunjukkan bahwa perusahaan merasa bisa membeli dan menundukkan semua orang yang ada di Republik ini. 

"Kenapa saya bilang itu kenapa saya bilang itu. Pertama diduga PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) yang dilakukan pengembang Meikarta itu (seperti pengakuan yang didapat dari konsumen tanggal 18 januari lalu) tidak melibatkan mereka (konsumen)," ujar Andre.

"Tapi PKPU ini bisa jalan. Berarti muncul dugaan, Meikarta melakukan permainan dengan Mafia dan dia bisa taklukan itu. Bayangkan konsumen tidak dilibatkan tapi PKPU-nya jalan," lanjutnya.

Andre menerangkan, masyarakat (konsumen) menuntut hak mereka, dimana mereka ingin uang mereka dikembalikan atau ada kepastian unit. Tapi mereka malah digugat dan dituntut balik oleh Meikarta senilai Rp 56 miliar. Andre menilai hal itu menunjukkan bahwa Meikarta merasa kuat, Meikarta bisa melakukan segalanya, dan perusahaan itu merasa dilindungi. 

Kisruh Meikarta berawal saat PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) selaku pengembang Meikarta menggugat 18 konsumen.

Ketua Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM) Aep Mulyana mengatakan 18 orang konsumen digugat perdata senilai Rp56 miliar ke PN Jakarta Barat usai mengadu ke DPR pada Desember 2022 lalu karena unit yang tak kunjung diserahkan sejak 2019.

Aep menduga gugatan tersebut dipicu oleh isi spanduk-spanduk termasuk kata 'oligarki' yang dibentangkan saat para konsumen orasi dan berunjuk rasa di depan gedung DPR.

"PT MSU menggugat 18 orang konsumen Meikarta senilai total Rp56 miliar dengan alasan pencemaran nama baik yang merugikan perusahaan," ujar Aep melalui keterangan tertulis, dikutip Selasa (24/1/2023).

Konsumen Meikarta sendiri sudah rapat dengan Komisi VI DPR pada pertengahan Januari lalu. Dalam rapat itu, konsumen menceritakan kronologi terkait unit yang tidak kunjung diserahkan. (DID)

Baca Juga: Komisi XI DPR Rapat dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani