CARITAU JAKARTA – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mengusulkan sejumlah hal kepada pemerintah untuk meningkatkan budaya literasi masyarakat Indonesia.

Hal tersebut dikemukakan Fikri setelah data Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) mengungkapkan bahwa minat baca masyarakat Indonesia hanya sebesar 0,001 persen atau satu dari 1.000 orang yang gemar membaca.

Baca Juga: OJK Regional 4 Masifkan Kegiatan Literasi Keuangan di Semua Lini Masyarakat Jatim

"Dari enam Kementerian/Lembaga yang mengampu program literasi, harus ada satu Kementerian/Lembaga yang menjadi koordinator dan menjalankan tugas membangun literasi di Indonesia," katanya dalam  Diskusi Kelompok Terpumpun soal Budaya Literasi di Jakarta, Sabtu (30/9/2023) malam.

Fikri mengatakan pihaknya akan mendorong enam Kementerian/Lembaga yang mengampu program literasi, dan bekerja sama dalam melaksanakan peta jalan pembudayaan literasi yang ditetapkan secara sungguh-sungguh dan saksama di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).

Selain itu, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) untuk merespons kondisi darurat literasi dengan membuat program nasional, serta mengalokasikan anggaran yang memadai untuk Kementerian/Lembaga yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang pendidikan dan literasi.

Hal tersebut, menurut dia, penting dilakukan mengingat minimnya alokasi anggaran literasi yang diperoleh oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) RI.

"Anggaran Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI tahun 2024 hanya Rp725 miliar. Anggaran Badan Bahasa yang mengampu program literasi di Kemendikbudristek hanya 0,72 persen dari keseluruhan anggaran Kemendikbudristek Rl," kata Fikri yang merupakan Ketua Panitia Kerja Peningkatan Literasi dan Tenaga Perpustakaan DPR RI.

Alasan lain, kata Fikri, kondisi perpustakaan khususnya perpustakaan sekolah sangat minim, juga secara umum, tidak semua sekolah memiliki ruang perpustakaan sekolah.

Dia juga menyatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait dalam membuat perencanaan kebutuhan tenaga perpustakaan dan alokasi dalam formasi rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tahun 2024.

"Jumlah tenaga perpustakaan tidak sebanding dengan jumlah perpustakaan. Belum ada skema alokasi kebutuhan tenaga perpustakaan di KemenPAN-RB (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) dan BKN (Badan Kepegawaian Negara)," ucapnya.

Seperti dilansir Antara,  Asisten Deputi Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Kemenko PMK Molly Prabawati menyambut positif upaya tersebut, mengingat upaya tersebut sejalan dengan peta jalan pembudayaan literasi yang telah dicanangkan sejak 2021.

Molly mengatakan urusan soal literasi yang diampu oleh banyak Kementerian/Lembaga harus berada dalam satu payung hukum yang kuat dalam meningkatkan budaya literasi.

"Kami berharap melalui upaya ini, ke depannya akan ada Undang-Undang Literasi, sehingga urusan pembangunan budaya literasi bisa menjadi lebih kuat," tutur Molly Prabawati.(HAP)

Baca Juga: Komisi XI DPR Rapat dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani