CARITAU JAKARTA – Permohonan uji materi terhadap Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia (Permendikbudristek) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS), yang diajukan oleh Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) ditolak oleh Mahkamah Agung.

Langkah ini disambut baik dan diapresiasi oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni.

"Putusan MA tersebut sangat tepat mengingat aturan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi patut diperjuangkan," kata Sahroni dalam keterangannya di Jakarta, Senin (25/4/2022).

Baca Juga: Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang DPR

Politikus Partai Nasdem ini mengatakan, kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi masih marak terjadi, seperti masih terus mendengar banyak korban yang tidak mendapatkan rasa keadilan maupun haknya.

Karena itu, Sahroni menilai Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 hadir sebagai solusi dan patut didukung masyarakat. Menurutnya, dalam kasus kekerasan seksual, hukum harus hadir dan berpihak kepada korban.

Selain itu, Sahroni menegaskan bahwa keberadaan Permendikbudristek Nomor 30/2021 akan memperkuat pelaksanaan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) khususnya di lingkungan kampus.

"Keputusan MA ini sudah sejalan dengan RUU TPKS dan akan sangat saling membantu dalam proses implementasinya nanti di lapangan," katanya.

Sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) resmi menolak gugatan uji materi Permendikbud Ristek Nomor 30/2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Pihak Kemendikbud mengaku bersyukur mengingat Permendikbudristek PPKS itu hadir sebagai solusi dari kekerasan seksual yang kerap terjadi di lingkup perguruan tinggi. (RIO)
 

 

Baca Juga: Unjuk Rasa Desak Revisi UU Nomor 6 Tahun 2014