CARITAU MAKASSAR - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Jenderal (Purn) Tito Karnavian membantah tudingan terkait pernyataan dirinya yang meminta aparat penegak hukum (APH) tidak melakukan pemeriksaan terhadap kepala daerah.

"Saya melihat kemarin pernyataan pada waktu di Rakor inspektorat yang dihadiri Jaksa Agung dan Kabareskrim. Saya lihat ada yang salah mengutipnya dipotong. Itu namanya mengutip sepotong, mengomentari dari kutipan yang sepotong, akhirnya missleading," katanya saat berkunjung ke Sulsel, Jum'at (27/1/2023).

Mantan Kapolri itu menegaskan, apa yang diungkapkan pada waktu pemeriksaan atau pemanggilan terhadap kepala daerah adalah upaya terakhir yang harus dilakukan APH jika tidak menemui jalan terbaik.

"Yang saya mohonkan kepada Jaksa Agung dan Kapolri kalau bisa penegakan hukum adalah upaya terakhir.  Tapi tolong juga kedepankan pendampingan, supaya kepala daerah tidak ragu-ragu dalam mengeksekusi programnya," jelasnya.

Kenapa pendampingan? Tito menguraikan ada beberapa kepala daerah belanja keuangannya rendah. Di mana, salah satu permasalahannya karena adanya moril yang jatuh.

"Turunnya moril kepala daerah dan staf-stafnya karena dipanggil terus menerus oleh APH atas nama penyelidikan, tapi terus menerus (dipanggil)," bebernya.

"Kalau memang bukti kuat, akurat nda masalah, tindak, berikan efek jera. Kalau mau memang ada bukti untuk OTT nda apa-apa lakukan OTT untuk memberikan efek jera. Tetapi permasalannya kemudian niat kepala daerah itu bagus, berikan pendampingan jangan sampai dia ragu-ragu membelanjakan," sambungnya.

Karena, lanjut dia, jika kepala daerah takut membelanjakan keuangannya, yang menjadi korban adalah masyarakat.

"Karena kenapa? Lebih baik cari aman ajalah gak usah dieksekusi program-program perencanaan. Itukan yang dirugikan masyarakat. Itu yang saya maksud, jadi bukan melarang untuk diselidiki tidak. Tapi jangan dilidik berlanjut terus-menerus yang menimbulkan moril semua jajaran di pemerintah daerah itu jatuh. Akhirnya mereka nda membelanjakan APBD-nya, program nda dieksekusi, stagnan pertumbuhan ekonomi melamban," tandasnya. (KEK)