CARITAU JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meyakini peresmian tiga provinsi baru atau daerah otonomi baru (DOB) di Papua disebut akan berimplikasi luas untuk kemajuan tingkat kesejahteraan masyarakat Papua. 

Selain itu, dengan diresmikannya tiga provinsi baru itu diharapkan akan berdampak semakin terwakilinya aspirasi masyarakat Papua di tingkat parlemen pusat. Tiga provinsi baru itu adalah Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan.

Baca Juga: Prajurit Rusa Hitam Bertakziah ke Desa Gumban Distrik Malagayneri

"Kita berdoa kepada Tuhan yang maha esa dengan lahirnya tiga provinsi baru ini akan dapat mempercepat pembangunan di Papua, meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup serta afirmatif action," kata Tito dalam acara peresmian dan pengangkatan tiga Penjabat Kepala Daerah Provinsi Baru Papua (DOB), Jumat (11/11/2022). 

Lanjut Tito, kehadiran tiga provinsi itu tak hanya membuat Indonesia kini memiliki 37 provinsi, tapi juga akan berdampak pada implikasi politiknya yakni tiga provinsi itu masing-masing akan mendapatkan jatah empat kursi Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Artinya, dengan total lima provinsi di Papua, maka akan ada 20 senator dari Bumi Cendrawasih itu yang duduk di Senayan. Selain anggota DPD Jumlah anggota DPR RI di Papua tentu juga akan bertambah seiring dengan diresmikannya tiga provinsi tersebut.

"Dari DPD saja, Papua akan diuntungkan luar biasa. Karena satu provinsi kata undang-undang ada 4 perwakilan DPD. Berarti kalo ada 4 kali 5 ada 20 orang anggota DPD dan itu suara Papua akan lebih kuat untuk disampaikan di DPD," imbuh Tito. 

"Ini tentu kita harapkan aspirasi masyarakat (Papua) bisa masuk dalam mekanisme konstitusional di Senayan oleh perwakilannya," sambung Tito. 

Kendati demikian, penambahan anggota DPD dan DPR dari tiga provinsi baru itu belum bisa dilakukan pada Pemilu 2024. Sebab, menurut Tito, UU Pemilu belum memuat soal keberadaan tiga DOB itu. Padahal, tahapan Pemilu 2024 sudah mulai berjalan.

Sebagai jalan keluar, kata Tito, Pemerintah saat ini sedang merancang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) atas UU Pemilu untuk mengakomodir terbentuknya tiga provinsi baru di Papua tersebut. 

"Kita tahu nanti akan lahir Perppu untuk mengakomodir adanya provinsi-provinsi baru ini," tandas Tito. (GIB)

Baca Juga: BNPP Koordinasi TNI-Polri dan Masyarakat dalam Pengawasan Jalur Tikus di Perbatasan Negara