CARITAU JAKARTA – Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang dikepalai Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, berencana kembali mengusulkan pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) gelombang III di sejumlah lokasi di Kawasan Perbatasan Negara (KPN).

Pembangunan PLBN di beranda depan Indonesia diharapkan mampu menjadi batu lompatan pengembangan ekonomi, bukan sekadar perlintasan orang dan barang saja.

Baca Juga: Ketua Pengarah BNPP Menko Hadi Sampaikan 4 Arahan Pengeloaan Perbatasan Negara di Rakordal 2024

Pelaksana Tugas Harian (Plh) Sekretaris BNPP, Robert Simbolon, menjelaskan bahwa ada 8 lokasi di kawasan perbatasan negara yang diidentifikasi untuk dibangun PLBN pada tahap pembangunan gelombang III.

Urgensi pembangunan ke-8 PLBN baru tersebut adalah untuk mewujudkan tertib kawasan perbatasan negara dan epicentrum pengembangan kawasan perbatasan negara.

"Juga pusat aktivitas ekonomi masyarakat perbatasan," jelas Robert dalam pemaparan Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Tahun 2023 dan Rencana Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Tahun 2024, di Kantor Sekretariat Tetap BNPP, Senin (22/1/2024) lalu.

Robert yang juga menjabat Deputi Pengelolaan Batas Wilayah Negara, BNPP merinci ke-8 lokasi yang sedang dalam pengkajian dan diproyeksikan berdiri PLBN baru adalah Temajuk di Kabupaten Sambas, Kalbar, Sei Manggaris di Kabupaten Nunukan, Kaltara, Pulau Marore di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulut, dan Pulau Miangas di Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulut.

Selanjutnya Maritaing di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT), Pulau Wetar/Lirang di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), Maluku, Waris di Kabupaten Keerom, Papua, dan Botom/Kwirok Timur/Tarub di Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan.

Ia juga menjelaskan bahwa sampai 2023 BNPP telah mengoordinasikan pembangunan 15 PLBN yang dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Delapan PLBN sudah diresmikan oleh Presiden RI dan aktif beroperasi, lima PLBN sudah beroperasi namun belum diresmikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Kelima PLBN yang tinggal menunggu peresmian Jokowi adalah PLBN Serasan di Kabupaten Natuna, Kepri, PLBN Jagoi Babang di Kabupaten Bengkayang, Kalbar, PLBN Sei Nyamuk di Kabupaten Nunukan, Kaltara, PLBN Napan di Kabupaten Timor Tengah Utara, NTT, dan PLBN Yetetkun di Kabuapten Boven Digoel, Papua Selatan.

"Kepala BNPP telah menugaskan 5 Pejabat BNPP sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala PLBN sejak tanggal 5 Juni 2023, dengan tugas untuk mempersiapkan semua kebutuhan operasionalisasi PLBN, termasuk sarana prasarana pelayanan dan personel pengelola PLBN ," lanjut Robert.

Robert kembali melanjutkan, terdapat 2 PLBN di kawasan perbatasan negara yang sudah terbangun tetapi belum dikelola dan belum diresmikan. PLBN tersebut adalah PLBN Labang di Kabupaten Nunukan, Kaltara, dan PLBN Long Nawang di Kabupaten Malinau Kaltara. (DIM)

Baca Juga: PLBN Entikong Kembali Fasilitasi Kepulangan Deportan Warga Indonesia dari Malaysia