CARITAU JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut pencopotan kamera pengawas atau CCTV di kediaman Kadiv Propam Polri Irjen Pol Ferdy Sambo bisa dipidana.

Baca Juga: AKBP Jerry Raymond Ajukan Banding Usai di PTDH Kasus Pembunuhan Brigadir J

"Pencopotan CCTV itu bisa masuk ranah etik dan bisa masuk ranah pidana. Bisa masuk dua-duanya," kata Menko Polhukam Mahfud MD dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Minggu (7/8/2022).

Menurut Mahfud, Ferdy Sambo tidak hanya melakukan pelanggaran etik namun bisa dikenakan pidana.

"Jadi pengambilan CCTV itu bisa melanggar etik karena tidak cermat atau tidak profesional. Namun sekaligus juga bisa pelanggaran pidana karena obstraction of justice dan lain-lain," paparnya.

Menurut Menko Polhukam, sanksi pelanggaran etik dan pelanggaran pidana berbeda. Jika pelanggaran etik hanya diusut Komisi Disiplin dengan sanksi yang bisa dikenakan berupa pemecatan, penurunan pangkat, teguran dan lainnya.

Sementara pelanggaran pidana diputus oleh hakim yang hukumannya berupa sanksi pidana seperti masuk penjara, hukuman mati, pidana seumur hidup, perampasan harta hasil tindak pidana, dan lain-lain.

Sebelumnya, mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri Irjen Pol Ferdy Sambo diduga melanggar prosedur penanganan tempat kejadian perkara tewasnya Brigadir J di rumah dinasnya di Duren Tiga, Jakarta Selatan.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo seperti dirilis Antara mengatakan, pelanggaran prosedural itu seperti tidak profesional dalam penanganan olah TKP dan mengambil CCTV.

“Tadi kan disebutkan dalam melakukan olah TKP, seperti Pak Kapolri sampaikan terjadi, misalnya, pengambilan CCTV dan lain sebagainya," ujar Dedi di Mabes Polri, Sabtu malam (6/8/2022).

Ferdy Sambo termasuk 25 personel Polri yang melakukan pelanggaran prosedur, tidak profesional menangani TKP Duren Tiga. Ia dan tiga orang lainnya ditempatkan di Korps Brimob dalam rangka pemeriksaan oleh Pengawasan Pemeriksaan Khusus (Wasriksus) oleh Inspektorat Khusus (Irsus) Polri.(ITA)

 

Baca Juga: Masih P-19, Kejagung Kembalikan Berkas Putri Candrawathi ke Penyidik Pekan Ini