CARITAU MAKASSAR - Sebanyak lima dari tujuh petahana komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Selatan (Sulsel) ikut bersaing dengan 150 pendatang baru atau penantang memperebutkan tujuh kursi di lembaga Bawaslu Sulsel periode 2023-2028.

Adapun lima Komisioner Bawaslu  maju kembali yakni Hasmaniar Bachrum (satu periode), Syaiful Jihad (satu periode), Amrayadi (satu periode), Adnan Jamal (satu periode), dan Asradi (satu periode).

Sedangkan, dua komisioner yang tidak bisa maju lagi untuk memperebutkan tujuh kursi bersama 150 pendatang baru yakni. Laode Arumahi (Ketua dua periode), Azry Yusuf (anggota dua periode).

Ketua Tim Seleksi (Timsel) anggota Bawaslu Sulawesi Selatan Anno Suparno, membenarkan 5 komisioner petahana Bawaslu ikut kembali mendatar periode kedua.

Menurutnya, dari 155 pendaftaran. Sudah termasuk lima orang komisioner petahana. Adapun jumlah akhir saat penutupan pendaftaran 20 Februari 2023 malam.

Jumlah Pengembalian formulir calon Anggota Bawaslu Sulsel sebanyak 155 orang. Laki-laki 102 orang dan Perempuan 53 orang.

"Hingga penutupan pendaftar capai 155 orang. Termasuk lima petahana Bawaslu daftar maju kembali," ujarnya.

Meski demikian, status petahana bukan jaminan untuk terpilih kembali. Katanya lima petahana tersebut harus bersaing dengan 150 calon lainnya.

Apalagi kata Anno, Timsel Bawaslu Sulsel membuka tanggapan masyarakat terkait setiap calon komisioner. Sehingga prosesnya dipastikan berjalan ketat.

"Pertimbangan semua itu kalau ada laporan dan sebagainya. Belum ada yang tentu (sekalipun petahana) . Semua mengikuti proses," tegasnya.

Menurut Anno, untuk tahap selanjutnya pihaknya melakukan  verifikasi dan penelitian berkas. Sekaligus pihaknya membuka akses perbaikan selama 21-22 Februari 2023.

Diakui juga bahwa dari total pendaftar. Persentase keterwakilan perempuan: 34%. Maka pendaftaran tak perlu diperpanjang.

“Setelah tanggal 26, ada beberapa hari itu kita buka tanggapan masyarakat. Kita sudah masuk tiga hari, jadi berkas berkas itu kita teliti keabsahannya,” bebernya. 

"Misalnya ada ASN yang mendaftar, ada lampiran surat izin dari atasan, kita akan kroscek. Begitupun misalnya ada akademisi begitu juga," tandasnya. (KEK)