CARITAU JAKARTA – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Mohamad Afifuddin mengatakan pihaknya akan terus berupaya agar dapat meningkatkan kesadaran publik dalam mengawal kontestasi Pemilu 2024 mendatang. 

Menurut Afif, keterlibatan masyarakat untuk mengawal pemilu adalah bagian dari proses tanggung jawab bagi penyelenggara pemilu dalam membangun kerja-kerja demokrasi. 

Baca Juga: PPLN London Tanggapi Video Viral WNI Tidak Bisa Mencoblos

"Salah satu hal penting dalam pelaksanaan pemilu adalah terkait dengan bagaimana keterlibatan masyarakat, bagaimana partisipasi masyatakat Itu juga semakin banyak," kata Afif dalam acara ‘Uji Publik Terhadap Rancangan Peraturan KPU tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikotadi di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Kamis (18/8/2022).

Afif berharap, partisipasi masyarakat dalam konteks pelaksanaan pemilu bukan hanya pada hari pencoblosan saja. Melainkan, masyarakat bisa berpartisipasi pada seluruh tahapan pemilu 2024 yang akan di gelar oleh KPU RI. 

"Salah satu hal penting tetapi bagaimana setiap tahapan ini kemudian proses engagement atau partisipasi masyarakat bisa semakin meningkat, kesadaran atas apa yang harus dilakukan," ujar Afif.

Menurut mantan anggota Bawaslu RI itu, kesadaran masyarakat untuk mengikuti atau mengawasi seluruh tahapan pemilu dapat menjadi alur jembatan penghubung sistem demokrasi antara penyelenggara, masyarakat dan seluruh unsur pemilu lainnya.

"Ini menjadi hal yang sangat kita anggap penting untuk semakin medekatkan penyelenggaran kemudian peserta pemilu dan juga masyarakat secara umum," imbuhnya.

Oleh sebab itu, menurut Afif, kerja sama yang dibangun dalam bentuk pengawasan dari publik terhadap seluruh proses tahapan pemilu dapat membantu penyelenggara pemilu memenuhi unsur- unsur prinsip dasar dari penyelenggaraan pemilu. 

KPU, kata Afif, telah berkomitmen agar seluruh produk-produk sosialisasi pemilu dapat melibatkan seluruh unsur elemen yang ada dimasyarakat, termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Partai Politik. 

"Semuanya harus bekerja, bekerja sama ada yang domainnya peserta pemilu, seperti partai politik, ada domainnya sebagai penyelenggara, ada yang mengawasi seperti teman-teman di Bawaslu, juga ada masyarakat pada umumnya," pungkas Afif. (GIB)

Baca Juga: Closing Statement Ganjar di Debat Pilpres Kelima: Lawan Politik Dinasti!