CARITAU JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerima laporan terkait dugaan korupsi di  PT Merpati Nusantara Airlines.

Baca Juga: 15 Pegawai Jadi Tersangka, Mantan Penyidik KPK: Hari Kelam Pemberantasan Korupsi

"Terkait laporan dimaksud, informasi yang kami terima, benar telah diterima bagian persuratan KPK," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Senin (23/5/2022).

Menurut Ali, KPK akan menindaklanjuti setiap laporan masyarakat dengan terlebih dahulu memverifikasi dan menelaah data laporan tersebut.

"Verifikasi untuk menghasilkan rekomendasi, apakah aduan tersebut layak untuk ditindaklanjuti dengan proses telaah atau diarsipkan," jelasnya.

Pada Senin, tim advokasi paguyuban mantan pilot PT Merpati Nusantara Airlines menyambangi Gedung KPK, Jakarta, untuk melaporkan dugaan korupsi yang terjadi di kepengurusan PT Merpati Nusantara Airlines.

"Kami melaporkan Direktur Utama PT Merpati Nusantara Airlines dan para direksi dari dana pensiun PT Merpati Nusantara Airlines," kata Lamsihar Rumahorbo, kuasa hukum dari tim advokasi paguyuban mantan pilot PT Merpati Nusantara Airlines.

Laporan tersebut, didasari adanya data dari Panitia Kerja (Panja) Komisi VI DPR RI.

"Kenapa kami melaporkan? Berdasarkan data dari Panja Komisi VI DPR RI, ada dokumen yang memang kami miliki bahwa kesimpulannya ada dugaan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme yang diduga terjadi di kepengurusan PT Merpati Nusantara Airlines," ujar Lamsihar.

Pesangon Rp318 Miliar

Selain itu, dia juga menyebut bahwa dana pensiun, pesangon dan juga hak-hak dari para karyawan PT Merpati Nusantara Airliners belum dibayarkan.

"Jadi kami banyak sekali melihat kejanggalan, kejanggalan yang memang terjadi pada tubuh PT Merpati Nusantara Airlines. Selain daripada merugikan hak-hak dari pada klien kami, juga merugikan keuangan negara Republik Indonesia," kata Lamsihar.

Dalam pelaporannya ke KPK seperti dirilis Antara, dia juga mengaku membawa sejumlah bukti di antaranya hasil rapat kerja Komisi VI DPR RI, surat pernyataan program P5 (Penawaran Paket Penyelesaian Permasalahan Pegawai), serta putusan homologasi oleh Pengadilan Niaga Surabaya

"Bukti-bukti itulah yang akan menjadi landasan kami atas kejanggalan-kejanggalan bahwa dugaan tindak pidana korupsi itu," kata Lamsihar.

Pada kesempatan sama, David Sitorus yang juga kuasa hukum tim advokasi paguyuban menambahkan bahwa pelaporan tersebut terkait permasalahan pesangon para karyawan yang belum dibayarkan.

"Tujuan kami datang ke KPK ini adalah untuk melaporkan adanya indikasi-indikasi korupsi dalam penyelesaian masalah-masalah dalam PT Merpati Nusantara Airlines, terutama masalah pesangon para karyawan yang belum dibayarkan sekitar Rp318 miliar," kata David.(HAP)

 

Baca Juga: Peringati Hakordia 2023, KPK Siapkan 3.000 Penyuluh Antikorupsi