CARITAU JAKARTA - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menunda sidang gugatan praperadilan yang diajukan eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sidang gugatan tersebut ditunda hingga 6 November 2023 mendatang.

Dalam persidangan tersebut, Hakim Tunggal Alimin Ribut Sujono menyampaikan, bahwa KPK telah telah bersurat kepada PN Jakarta Selatan pada 25 Oktober untuk memohon penundaan waktu selama tiga pekan.

"Untuk mempersiapkan jawaban segala sesuatu terkait pembuktian dan meminta waktu selama tiga minggu," kata Alimin dalam persidangan di PN Jakarta Selatan, Senin (30/10/2023).

Sementara itu, pihak SYL melalui Penasihat Hukum Radhie Noviadi Yusuf menyebut permohonan penundaan waktu dari KPK terlalu lama. Dia pun meminta agar sidang digelar pada 6 November.

"Mengingat panggilan sidang sudah 14 hari lebih. Kalau memang butuh waktu, seminggu saja. Karena dari tanggal sidang sampai panggilan sidang itu sudah dua minggu lebih. Jadi kalau ditambah seminggu jadi pas tiga minggu," kata Radhie Noviadi Yusuf..

SYL mengajukan gugatan ke PN Jakarta Selatan terkait penetapan status dirinya sebagai tersangka dalam kasus korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan), seperti dilaporkan Antara.

KPK sebelumnya menetapkan tiga tersangka dalam kasus korupsi di Kementan. Mereka adalah SYL, Sekjen Kementan Kasdi Subagyono, dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta.

KPK lebih dulu menahan Kasdi pada Rabu (11/10). Sementara SYL dan Hatta pada Jumat (13/10) setelah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka.

Dalam kasus tersebut, SYL diduga membuat kebijakan personal untuk meminta setoran dari para ASN eselon I dan eselon II di lingkungan Kementerian Pertanian.

SYL menentukan nominal uang yang harus disetorkan sebesar USD4 ribu hingga USD10 ribu dolar dan kemudian diserahkan setiap bulan ke SYL melalui Kasdi dan Hatta. (IRN)

Baca Juga: KPK Cegah Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali ke Luar Negeri

Baca Juga: Selidiki Dugaan Korupsi Rumah Jabatan, KPK Cegah Sekjen DPR RI ke Luar Negeri