CARITAU JAKARTA - Mantan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo ingin meniakan gaji guru hingga Rp30 juta jika nanti terpilih sebagai presiden pasca Pilpres 2024. Hal tersebut disampaikan Ganjar mengingat masih banyak guru yang menerima gaji di bawah kelayakan.

Kondisi itu diketahui, saat dirinya masih menjabat gubernur Jateng. Saat berdialog dengan para guru, dirinya mengetahui gaji guru dibawah standar. Bahkan diberikan terlambat.

Baca Juga: Election Visit Program di Bali

"Saya tanya, berapa pendapatan?" kata Ganjar saat menjadi tamu dalam podcast pakar ekonomi indonesia, Prof. Rhenald Kasali, dikutip Kamis (7/9/2023).

Lalu oleh guru yang bersangkutan dijawab jika per bulan dia digaji Rp200 ribu - Rp300 ribu. Dan yang lebih memperihatinkan, gaji tersebut kadang terlambat pembayarannya hingga 3 bulan

Setelah mendapatkan informasi tersebut, Ganjar meminta perhitungan real kebutuhan biaya pendidikan. Hasilnya selain gaji guru yang sangat minim, ia menjumpai masih kurangnya jumlah sekolah dan tenaga pengajar. 

"Saya kemarin minta tolong teman-teman yang ahli pendidikan dan keuangan untuk menghitung, kalau guru kita, masuk pertama -masih baru, gajinya Rp10 juta. Dugaan saya, orang pintar mau jadi guru," ujar Ganjar saat ditanya terkait rencananya ketika terpilih menjadi presiden.

Peningkatan gaji guru diyakini akan disusul dengan naiknya minat "anak-anak pintar" untuk menekuni profesi ini. 

Jika hal itu bisa terealisasi, maka Indonesia diharapkan bisa memanfaatkan bonus demografi yang nyata berupa deviden bagi negara.

"Yang saya bayangkan, bisa ngga gaji guru itu minimum Rp30 juta? kalau itu dilakukan secara bertahap, kira-kira kapan bisa dimulai," tuturnya.

Lebih lanjut Ganjar mengatakan jika angan-angannya tersebut saat ini sedang dihitung. Termasuk kemampuan anggaran negara dalam bidang pendidikan

Menurutnya, perbaikan kesejahteraan guru sebenarnya sudah mulai dilakukan oleh Jokowi melalui sertifikasi. Namun, ketika ada indikasi-indikasi bisa dinaikkan, maka pertanyaannya, kapan bisa dimulai.

"Makanya ketika Pak Jokowi sudah membuat fondasi yang kuat, tugas kita adalah me-utilisasi itu dan melakukan lompatan (kebijakan). Kalau masih urut kacang saja tidak bisa. Kita ketinggalan," ujarnya.

Saat ini, lanjut Ganjar, negara-negara lain sedang melakukan reposisi dalam kebijakan multilateral. Hal itu tercermin dari banyaknya negara-negara yang turut bergabung dalam BRICS yang merupakan poros kekuatan baru, terutama di sektor ekonomi dan perdagangan. (DID)

Baca Juga: Satpol PP DKI Turunkan 309 Ribu Lebih APK, Terbanyak di Jakarta Timur