Kala Ketua KPU Bandingkan Nasib Buruh dan Penyelenggara Pemilu

Sabtu, 13 Agu 2022 09.03 WIB

Ketua KPU Hasyim Asy'ari. (Caritau - Munzir)

CARITAU JAKARTA – Sindiran Presiden Partai Buruh Said Iqbal soal Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus mengantisipasi kekuatan oligarki dan politik uang agar penyelenggaran Pemilu 2024 tidak curang, jujur dan adil disambut pesan komedi satire dari Ketua KPU Hasyim Asy'ari.

Saat berpidato dihadapan Said Iqbal serta perwakilan pimpinan pusat Partai Buruh lainya, Hasyim membalas sindiran dengan mengatakan bahwa nasib buruh lebih diuntungkan jika dibandingkan dengan nasib anggota KPU.

"Kalau saya boleh merespon Mas Ketua (Said Iqbal) tadi, teman-teman buruh sebenernya lebih diuntungkan dari pada para anggota KPU," canda Hasyim di Aula Utama KPU RI di Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (12/8/2022).

Alasannya, kata Hasyim, anggota KPU tidak diberikan kesempatan untuk melakukan hal yang sama seperti kelompok buruh yang dapat menuntut haknya dan tidak juga seperti anggota ASN yang diatur oleh undang-undang.

"Kenapa saya katakan begitu? Anggota KPU ini bukan ASN, jadi nggak tunduk UU ASN. Kami juga bukan buruh, bukan tenaga kerja, jadi tidak tunduk pada UU Ketenagakerjaan," sambungnya.

Hasyim pun memberikan analogi soal kelompok buruh yang bisa menuntut hak-haknya termasuk soal kenaikan upah kepada pemerintah secara bebas.

Sambil bergurau Hasyim mengatakan, anggota KPU tidak bisa melakukan hal itu lantaran tidak adanya kesempatan forum untuk menuntut uang kehormatan agar naik.

"Teman-teman dari Partai Buruh masih ada hak menuntut UMP. Kami enggak ada kesempatan menuntut uang kehormatan naik tuh, enggak ada forumnya," ujar Hasyim disambut gelak tawa Said Iqbal dan para pimpinan Partai Buruh.

Hasyim pun memberikan perumpamaan jika sekalipun pihaknya dan Bawaslu membuat serikat, maka juga tidak ada kesempatan bagi mereka untuk menuntut pemerintah agar dapat menaikan uang kehormatan penyelenggaran Pemilu.

"Jadi kalau kita bikin serikat anggota KPU ditambah serikat anggota Bawaslu, juga tidak boleh demo kayak Partai Buruh, karena tidak ada hak yang diberikan untuk menuntut hak-hak kami, tidak ada," ungkapnya.

Maka dari itu, Hasyim menegaskan bahwa menjadi penyelenggara pemilu baik itu anggota KPU RI maupun anggota Bawaslu RI, adalah tugas kesukarelawanan, bahkan seperti hobi.

Meski seringkali integritasnya diragukan oleh sejumlah pihak, Hasyim menilai, sejauh ini baik KPU ataupun Bawaslu sangat terbuka dalam proses tahapan menyelenggarakan pemilu.

"Integritas harus 24 jam, adil enggak adil disorot banyak orang, transparan, akuntabel, kira-kira gitu," tutur Hasyim.

Sehingga, lanjut Hasyim, jika dikemudian hari publik menemukan pelanggaran intergritas dari KPU, Hasyim meyakini sudah pasti masyarakat khususnya partai buruh akan menggeruduk kantor KPU.

"Jadi anggota KPU juga udah pasti didemo Partai Buruh, udah pasti diomel-omelin Said (Iqbal) ini. Dan karena kita gurunya sama, jadi Said mau ngomel-ngomel cara menjinakkannya kita tahu," tandas Hasyim disambut gelak tawa. (GIB)

Siap Ikut Pemilu 2024, PKS Target 86 Kursi di DPR RI

PKP Songsong Pemilu 2024 dengan Target Tinggi, 34 Kursi di DPR RI

Farhat Abbas Datangi KPU, Daftarkan Pandai Ikut Pemilu 2024

Parpol Calon Peserta Pemilu 2024 Dibagi Tiga Kategori, Ini Perbedaan Perlakuannya Menurut Ketua KPU

Pendaftaran Calon Peserta Pemilu 2024, Sejumlah Parpol Tiba di Kantor KPU

Hary Tanoesoedibjo: Perindo Fokus Raih 60 Kursi di DPR, Tembus Ambang Batas Parlemen

Nasdem Targetkan Masuk Dua Besar Pemilu 2024 dan 100 Kursi DPR RI

Rela Mundurkan Jadwal Pendaftaran ke KPU, Partai Gelora Tetap Optimis Raih Suara 4% di Pemilu 2024

Hari Kedua Pendaftaran Calon Peserta Pemilu 2024, Partai Kebangkitan Nusantara Datangi KPU Siang Ini

Tiga Parpol Belum Lengkapi Dokumen Pendaftaran, Begini Ultimatum KPU

Tunggu Bebas dari Bui, Gede Pasek Bebaskan Anas Pilih Jabatan di PKN

Pasti Ada Gugatan, Menkopolhukam Ingatkan KPU Profesional Gelar Pemilu dan Pilpres 2024