CARITAU JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) mengungkapkan sejumlah Provinsi di Indonesia disebut telah memiliki Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) sangat tinggi. Diketahui, berdasarkan data Bawaslu RI terdapat empat provinsi yang dinilai memiliki tingkat kerawanan tinggi. 

Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty mengatakan, empat provinsi yang memiliki IKP tinggi, yakni DKI Jakarta, Sulawesi Utara (Sulut), Jawa Barat (Jabar) dan Kalimantan Timur (Kaltim). 

Lolly mengungkapkan, IKP ini didapatkan melalui proses penarikan data dari survei yang dilakukan di provinsi, kota maupun kabupaten seluruh Indonesia. Ketika data tersebut ditarik, berdasarkan kesimpulan yang didapat empat provinsi dinyatakan rawan tinggi. 

"Hasil IKP menunjukan DKI Jakarta, Sulut, Jabar, Kaltim menjadikan mereka rawan tinggi," kata Lolly kepada wartawan, Jumat (06/01/2022). 

Lolly menerangkan, tolak ukur penilaian dari IKP pada tingkat kerawanan pemilu Provinsi tersebut dibagi atas empat dimensi yang berkaitan antara satu sama lain mengenai rangkaian mekanisme proses pada kontestasi Kepemiluan. 

"IKP kita ini punya empat dimensi. Pertama ada konteks sosial politik, lalu dimensi soal proses penyelenggaraan, yang ketiga dimensi kontestasi dan yang keempat dimensi soal partisipasi," ujar Lolly. 

Lolly menjelaskan, dari empat dimensi tersebut setiap provinsi memiliki tingkat kerawanan yang berbeda-beda konteks. Misalnya, pada Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan data yang diterima, DKI Jakarta memiliki tingkat kerawanan tinggi pada dimensi konteks sosial politik. 

"Apa sih konteks sosial politik itu? Berarti dia bicara tentang keamanan. Dia juga bicara soal otoritas penyelenggaraan Pemilu, dia bicara soal otoritas penyelenggaraan negara, jadi sebetulnya kalau dari prosesnya IKP itu dilihat dari pemilu sebelumnya atau pilkada sebelumnya," jelas Lolly. 

Baca Juga: Hasil Hitung Cepat Sementara KedaiKopi, Pasangan Prabowo-Gibran Ungguli Paslon Lain

Lebih lanjut, Lolly menjelaskan, jadi hal tersebut berkaca dari perjalanan kontestasi Pilkada dan Pemilu sebelumnya. Lolly mengatakan, jika kita dilihat peristiwa kontestasi Pemilu 2019, maka di DKI Jakarta dapat dikategorikan sebagai Provinsi dengan tingkat kerawanan Pemilu yang tinggi. 

"Maka kalau kita lihat peristiwa pada 2019 misalnya, juga Pilkada sebelumnya, memang menunjukan potensi terjadinya kerawanan tinggi di Provinsi DKI Jakarta. Sehingga cara melihat IKP adalah sebagai sebuah early warning. Dia adalah deteksi dini peringatan dini buat kita untuk 2024," terang Lolly. 

Oleh karena itu, Lolly menegaskan, Bawaslu RI bakal melakukan pemetaan terkait daerah mana saja dari empat Provinsi tersebut yang dinilai paling tinggi tingkat kerawanannya. Hal tersebut, harus dilakukan, menurut Lolly lantaran untuk meminimalisir potensi gesekan terulang kembali seperti yang terjadi pada kontestasi Pemilu yang lalu. 

"Maka apa intervensi yang bisa dilakukan? Yaitu mencegah kerawanan itu. Karena dia bentuknya deteksi dini. Nah, itu yang terjadi di DKI Jakarta karena memang DKI Jakarta itu ditemani oleh seinget saya itu Sulut, Malut, Jabar dan Kaltim," tegas Lolly. 

Berdasarkan hal itu, sebagai Anggota Bawaslu yang menjabat Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat tersebut mengajak seluruh elemen lembaga pemerintah dan masyarakat agar dapat bekerjasama untuk melakukan pencegahan tingkat kerawanan tinggi di kontestasi Pemilu mendatang. 

Lolly menambahkan, bagi Bawaslu RI seluruh tempat atau Provinsi di Indonesia dimaknai juga memiliki potensi IKP rawan tinggi. Oleh sebab itu ia meminta kepada seluruh jajaran Bawaslu RI di Daerah agar dapat melaksanakan tugas-tugas pengawasan secara maksimal. 

"Bagi Bawaslu seluruh tempat itu dimaknai rawan tinggi supaya upaya pencegahannya maksimal. Tapi data IKP menunjukan bahwa berdasarkan peristiwa yang lalu, ini yang akan punya potensi di 2024. Mari sama-sama kita mencegah supaya kerawanan ini tidak terbukti," tandas Lolly. (GIB)

Baca Juga: Pertamina Patra Niaga Jamin Ketersediaan Energi Jelang Pemilu 2024