CARITAU JAKARTA – Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengkritik pertemuan Presiden Jokowi dengan Ketum Nasdem Surya Paloh di Istana, Minggu (18/2/2024) kemarin yang disebutnya sebagai bentuk konsolidasi politik usai Pemilu 2024.

Menurut dia, jika proses demokrasi berjalan dengan baik, seharusnya konsolidasi tak perlu dilakukan apalagi rekapitulasi suara belum usai.

"Sehingga ketika di tengah-tengah proses rekapitulasi yang masih berjalan, upaya-upaya yang dipersepsikan menggalang dukungan itu kan sebenarnya justru apa yang terjadi selama ini itu tidak benar sehingga masih diperlukan suatu langkah-langkah konsolidasi seperti itu," kata Hasto di Kantor TPN, Jakarta Pusat, Senin (19/2/2024).

"Kalau semua proses itu berjalan baik ya tidak perlu dilakukan suatu proses konsolidasi pasca pemilu karena semuanya berjalan natural sesuai dengan kehendak rakyat," imbuh dia.

Sebaliknya, lanjut Hasto, jika konsolidasi dilakukan justru hal itu menandakan bahwa demokrasi Indonesia dalam permasalahan yang besar.

"Tetapi ketika proses konsolidasi justru tetap dilakukan itu menunjukkan ada, question mark, yang kemudian harus dijawab bersama-sama bahwa demokrasi kita sedang berada dalam masalah besar," katanya.

Masyarakat, kata Hasto, sebenarnya mengharapkan Jokowi menjadi sosok yang bertanggung jawab terhadap kualitas demokrasi. Karena itu, belakangan muncul kritik dari para pengamat dan tokoh-tokoh pro demokrasi karena menilai ada yang tidak beres dalam iklim demokrasi di Indonesia saat ini.

"Kalau kita lihat berdasarkan catatan kritik yang diberikan oleh para pengamat para tokoh-tokoh pro demokrasi maka Pak Jokowi sebagai sosok yang seharusnya bertanggung jawab terhadap kualitas demokrasi itu sendiri," ucap Hasto.

Saat ini, Hasto menegaskan bahwa koalisi pendukung Ganjar-Mahfud akan tetap fokus mengawal proses rekapitulasi suara.

"Kami fokus di situ, sikap politik terkait dengan posisi PDI Perjuangan saat ini, bersama PPP, Perindo, Hanura, adalah mengawal seluruh proses demokrasi yang harus diselamatkan karena terjadi kecurangan masif dan ini disuarakan oleh banyak pihak," tutup Hasto. (DIM)