Baca Juga: BNPP Kaji 8 Lokasi untuk Pembangunan PLBN Gelombang Ketiga, Dari Sambas Hingga Sangihe

CARITAU TANJUNGPINANG - Pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Tahun 2024 menjadi momen penting bagi pembahasan rencana kerja pemerintahan Provinsi Kepri untuk tahun 2025.

Dengan dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk Gubernur Kepri, unsur Forkopimda, anggota DPRD, serta perwakilan dari berbagai lembaga dan organisasi masyarakat, acara ini menjadi arena penting untuk merumuskan langkah-langkah strategis dalam pengembangan daerah.

Plh. Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Robert Simbolon, berkesempatan hadir sekaligus membacakan sambutan pengarahan dari Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dalam pembukaan acara pada Rabu (27/3/2024). 

Robert Simbolon memberikan gambaran mengenai pokok-pokok substansi yang perlu dibahas dalam Musrenbang tersebut.

Musrenbang kali ini mengangkat tema besar dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepri Tahun 2025, yaitu "Optimalisasi Potensi Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dalam Akselerasi Peningkatan Ekonomi Kerakyatan". 

"Dalam konteks ini, ada tiga poin utama yang menjadi fokus pembangunan Provinsi Kepri pada tahun 2025, yakni optimalisasi potensi perekonomian daerah, pembangunan infrastruktur wilayah, dan pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas dan berbudaya," ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, disampaikan pula beberapa poin penting dari arahan Mendagri yang menjadi perhatian bersama. "Salah satunya adalah upaya pemeliharaan dan peningkatan kinerja yang telah dicapai, seperti pertumbuhan ekonomi yang meningkat, penurunan tingkat kemiskinan, serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan penurunan tingkat pengangguran terbuka," bebernya.

Namun demikian, arahan tersebut juga menyoroti beberapa isu strategis yang perlu mendapat perhatian khusus. Salah satunya adalah penurunan Gini Ratio yang mengalami peningkatan, menandakan perluasan kesenjangan sosial yang memerlukan perhatian serius. 

Selain itu, isu-isu seperti pendidikan, kesehatan, pengendalian inflasi, dan pencegahan korupsi, juga menjadi sorotan penting dalam arahan tersebut.

Dalam penutup sambutannya, Robert Simbolon menekankan pentingnya memanfaatkan Musrenbang sebagai forum bersama untuk menampung aspirasi dan masukan dari berbagai pihak secara komprehensif dan solutif. 

"Kolaborasi antara pemerintah dengan berbagai sektor masyarakat, termasuk pihak non-pemerintah, sangat krusial dalam mengoptimalkan pengelolaan potensi daerah," tukasnya. 

Selain itu, pentingnya menjaga keselarasan dan kesinambungan kebijakan pembangunan antara pusat dan daerah juga ditekankan sebagai langkah strategis dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Arahan ditutup dengan harapan bahwa hasil Musrenbang ini akan menjadi landasan kuat dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran dan berdampak positif bagi masyarakat Provinsi Kepri secara keseluruhan. 

Dengan kerja sama yang sinergis antara semua pihak terkait, diharapkan Provinsi Kepri dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi yang nyata dalam memajukan bangsa dan negara. (DIM)

Baca Juga: BNPP Koordinasi TNI-Polri dan Masyarakat dalam Pengawasan Jalur Tikus di Perbatasan Negara