CARITAU JAKARTA – Plt Sekretaris/Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara, Robert Simbolon melaporkan kinerja positif Badan Nasional Perbatasan Negara (BNPP) yang saat ini telah berusia 13 tahun. Dia mengatakan, sejumlah daerah perbatasan di Indonesia secara relatif dan signifikan telah berubah.

"Dari keadaan yang dulu kita sebut kondisi tertinggal, terbelakang bahkan sering diberi label sebagai halaman belakang negara, sekarang Alhamdulillah telah menunjukkan wajah yang baru. Telah menunjukkan langkah pasti ke arah perbatasan-perbatasan negara sebagai halaman depan negara," kata dia pada Webinar bertajuk 'Pengelolaan Batas Negara' yang dilakukan secara virtual, Kamis (14/9/2023).

Baca Juga: Kepala PLBN Aruk Pimpin Apel Hari Bumi, Pramuka dan Messenger of Peace Malaysia Tanam Pohon

Dilanjutkan Robert,terlihat dari perubahan-perubahan yang bisa dilihat secara fisik, baik dari konteks perbatasan negara, konteks batas lintas negara, maupun konteks kemajuan perbatasan negara.

"Di konteks perbatasan negara, yang paling menonjol adalah bagaimana Bapak Presiden telah mewujudkan atau menghadirkan setidaknya 13 pos lintas batas negara (PLBN). Yang pos tersebut telah kita operasionalkan, jajaran fungsi pelayanan lintas batas negara telah hadir di 13 PLBN.

"Saat ini, sedang diteruskan pembangunan PLBN tambahan. Diharapkan di akhir 2023 ini, atau di awal tahun 2024, kita akan mengelola sekurang-kurangnya 16 PLBN," terang dia.

Selain itu, Robert menyampaikan seiring hadirnya PLBN tersebut, pihaknya juga memastikan properti maupun elemen batas negara diperkuat secara bersama-sama dengan kementerian lembaga terkait.

Beberapa segmen batas negara yang selama ini masih berstatus belum terselesaikan dengan tetangga, misalnya di Kalimantan yang semula berstatus outstanding boundary problem (OBP), telah rampung diselesaikan BNPP.

"Kita berharap di akhir pemerintahan Jokowi, akan bertambah lagi beberapa segmen yang kita selesaikan bersama dengan tetangga kita. Demikian juga segmen batas maritim, baik batas laut teritorial, Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) dan landas kontinen di bawah Kementerian Luar Negeri juga terus berproses dan mencapai kinerja yang membahagiakan," terangnya.

Adapun, Robert menjelaskan soal tantangan untuk memperkuat di wilayah perbatasan Indonesia dengan negara tetangga. Meski begitu, BNPP bertekad untuk mengubah wilayah perbatasan menjadi kawasan yang maju, aman dan tertib, bahkan harus menjadi kawasan yang ramah berinvestasi.

"Terutama dalam konteks bagaimana kita mempercepat mensejahterakan masyarakat kita di kawasan tersebut. Untuk itu, isu yang akan menonjol adalah isu pembangunan kawasan perbatasan negara.

"Selama 13 tahun pengelolaan perbatasan negara, kita juga mencatat sejumlah capaian. Kita sudah menyusun regulasi terkait rencana tata ruang kawasan perbatasan negara. Kita telah hasilkan dan saat ini terus berproses di bawah Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan kementerian terkait dan Pemprov dan Pemkab.

Robert menuturkan, semua regulasi tentang tata ruang yang tertuang dalam undang-undang, akan terus menjadi pedoman pihaknya. Di mana, BNPP telah menyiapkan rencana induk dan rencana aksi untuk mentaati pedoman tersebut.

"Harus berkomitmen bersama, menjadikan kawasan perbatasan negara sebagai daerah yang maju, sebagai wujud dari keadilan bagi seluruh warga Indonesia di manapun berada," tutup dia. (RMA)

Baca Juga: Arus Balik Lebaran, 7.663 Pemudik Antarnegara Tercatat Melintas di PLBN Entikong