CARITAU JAKARTA - Fenomena adanya calon legislatif (Caleg) stres yang gagal di pemilu, menjadi perhatian DPRD DKI Jakarta. Pemprov DKI dalam hal ini Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI diminta mengambil langkah antisipasi.
Dinkes DKI diminta berikan layanan konseling maupun fasilitas kesehatan kejiwaan untuk calon anggota legislatif (caleg) Pemilu 2024 yang stres karena gagal terpilih. Hal itu dikatakan Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz.
"Belajar dari situasi dan kondisi di pemilu-pemilu sebelumnya, kecenderungan orang stres meningkat pascapemilu," kata Aziz dalam keterangannya, Jumat (26/1/2024).
Sebab, disinyalir banyak peserta pemilu yang berpotensi stres pasca-penghitungan suara di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Secara khusus, Aziz juga mengingatkan kesiapan rumah sakit jiwa (RSJ) untuk menerima pasien yang membutuhkan penanganan lanjutan.
"Kami mengimbau agar Dinkes melakukan langkah-langkah antisipatif menyiapkan fasilitas kesehatan menjelang pemilu, khususnya untuk kesehatan kejiwaan," ujarnya.
"Layanan di RS jiwa harus siap menerimanya," imbuhnya.
Diketahui, Pemerintah Kota Jakarta Pusat (Pemkot Jakpus) telah menyampaikan pihaknya menyediakan fasilitas dan layanan kesehatan jiwa di pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) dan rumah sakit (RS) bagi peserta Pemilu 2024 yang gagal terpilih. Langkah ini sebagai antisipasi jika ada caleg mengalami gangguan kejiwaan.
"Untuk antisipasi, kami sudah menyiapkan layanan di puskesmas dan rumah sakit," kata Kepala Suku Dinas Kesehatan (Kasudinkes) Jakarta Pusat, Risma Sari, dilansir Antara, hari ini.
Fasilitas ataupun layanan kesehatan khusus jiwa ini disediakan bagi peserta pemilu yang gagal terpilih, terutama caleg, mengingat tingkat stres yang tinggi.
Risma menyebut, jika ada kasus tersebut, layanan gawat darurat kesehatan jiwa sudah disiapkan di puskesmas wilayah Jakpus. Lalu, jika ada kasus khusus karena perlu dilakukan rawat inap, akan dirujuk ke RS. (DID)
Bangunan Terdampak Banjir Bandang di Sempadan Sung...
Kirab Kereta Kencana di Kabupaten Tegal
Setelah Golkar, PPP Rekomendasi Khofifah-Emil Maju...
Presiden Ukraina Tandatangani UU Mobilisasi Narapi...
Yusril Benarkan Ada Wacana Kementerian Bertambah D...