CARITAU JAKARTA - Anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta, Neneng Hasanah mengingatkan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono untuk membangun Kepulauan Seribu sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). 

Menurutnya, Jakarta yang tidak akan menyandang sebagai Ibu Kota Negara itu akan bertransformasi sebagai kota global sehingga Kepulauan Seribu pun harus bisa menjadi obyek wisata kelas dunia. 

Baca Juga: Rekomendasi Partai Demokrat Pilkada Sumsel dan Maluku

"Fraksi Demokrat meminta segera dilakukan program Pembangunan di Kepulauan Seribu, seperti penyediaan sarana transportasi antar pulau. Dengan tidak adanya konektivitas antar pulau, mengakibatkan warga harus menyewa kapal untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang menyebabkan harga-harga di Kep. Seribu lebih mahal," kata Neneng dalam keterangan tertulis, Selasa (10/10/2023). 

Selain itu, Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta itu mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memperbanyak penyediaan Instalasi Pengolahan Air (IPA) berteknologi Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) agar bisa memenuhi kebutuhan air bersih warga pulau.

"Tak kalah penting juga, Pemprov DKI Jakarta harus membangun Rumah Sakit minimal Tipe C di Kepulauan Seribu dan menyediakan bahan bakar solar secara memadai bagi nelayan karena saat ini Nelayan Kep. Seribu tidak bisa berlayar karena langkanya ketersediaan solar," kata Neneng.

Terkait pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur, Neneng mendesak Pemprov DKI Jakarta untuk merumuskan program-program yang berkaitan dengan penguatan masyarakat Jakarta, khususnya suku Betawi agar mempunyai peran strategis dalam upaya menciptakan Jakarta sebagai Kota Metropolitan dengan tidak meninggalkan warisan leluhur-leluhurnya. 

"Fraksi Partai Demokrat berpandangan bahwa penting untuk melibatkan DPRD Prov DKI Jakarta, para pakar, akademisi, aktifis sosial kemasyarakatan, dan stakeholder terkait yang relevan dalam pembahasan UU Daerah Khusus Jakarta," tegasnya. 

Dia menegaskan, Pemprov DKI Jakarta harus segera melakukan berbagai persiapan terutama sosialisasi kepada masyarakat tentang apa dan bagaimana Jakarta pasca tidak lagi menjadi Ibu Kota negara. Hal ini menjadi penting guna mengantisipasi ketidakpastian situasi atau bahkan ketidaktahuan masyarakat dampak dari dicabutnya status Jakarta sebagai Ibu Kota.

"Selain itu, dengan perubahan status Provinsi DKI Jakarta menjadi Daerah Khusus Jakarta maka diperlukan pencetakan e-KTP baru bagi seluruh warga Jakarta, untuk itu, Fraksi Partai Demokrat meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan koordinasi secara intesif dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri untuk mempersiapkan langkah-langkah yang diperlukan," jelasnya. 

Terpisah, Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengaku sependapat dengan Fraksi Partai Demokrat dalam mengawal proses transformasi Jakarta pasca tidak lagi menjadi ibukota untuk menjadi kota global. Heru Budi juga memastikan, proses transformasi Jakarta itu akan tetap melestarikan kearifan lokal dengan prioritas pemajuan kebudayaan Betawi. 

"Terkait pemindahan Ibukota Negara, kami sependapat dengan pandangan Fraksi Partai Demokrat, dalam melestarikan kearifan lokal dengan memprioritaskan kemajuan kebudayaan Betawi dan kebudayaan lain yang berkembang di Jakarta serta melibatkan badan usaha, lembaga pendidikan dan masyarakat dalam pelestarian budaya," kata Heru Budi. (DID)

Baca Juga: Golkar Ungkap Tiga Nama Calon Kuat Pimpinan DPRD DKJ