CARITAU JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB) Prof Yusril Ihza Mahendra membenarkan ada wacana jumlah kementerian bakal bertambah dari semula 34 menjadi 40.

Namun Yusril menegaskan itu masih wacana yang berkembang, karena sejauh ini belum ada pembicaraan resmi, baik di dalam Koalisi Indonesia Maju ataupun dari pasangan presiden-wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

“Saya belum dengar resmi dari beliau (Prabowo). Wacana yang berkembang sekitar 40. Jadi ya nambah sekitar enam kementerian lagi dari yang sekarang,” kata Yusril di sela-sela Musyawarah Dewan Partai (MDP) PBB, di Kantor DPP Partai Bulan Bintang, Jakarta, Sabtu (18/5/2024).

Menurut Yusril, sejauh ini baru ada pembahasan mengenai rumusan struktur kabinet.

Yusril sempat menyatakan dukungan kepada DPR untuk merevisi UU Kementerian Negara. Menurutnya, pembatasan jumlah kabinet yang ditetapkan dalam undang-undang akan menyulitkan presiden untuk mewujudkan program-program kerjanya.

“Di satu pihak, kita selalu mengatakan bahwa mengangkat dan memberhentikan menteri itu kewenangannya presiden, hak prerogatif presiden. Bagaimana presiden mengangkat menteri kalau misalnya kementeriannya tidak ada,” kata Yusril.

Presiden seharusnya punya kebebasan untuk menyusun kabinetnya, termasuk menambah, mengurangi, menggabungkan, ataupun memisahkan kementerian.

“Harusnya diberikanlah kebebasan kepada presiden untuk menentukan berapa jumlah kementerian, atau membubarkan kementerian yang ada, atau memperluas kewenangan, atau menggabungkan Kementerian, dan lain-lain. Itu sepenuhnya kita serahkan ke presiden,” kata Yusril.

Jika dulu presiden bekerja untuk melaksanakan GBHN, maka sekarang presiden bekerja untuk mewujudkan program-program yang dia janjikan saat masa kampanye.

“Jadi, untuk melaksanakan programnya itu, mau tidak mau harus ada satu kementerian yang menangani hal itu. Misalnya, apa yang dipikirkan Pak Prabowo sekarang, memberikan makan gratis kepada anak-anak sekolah, susu gratis dan lain-lain, nanti itu akan ditangani siapa? Apakah cukup dengan kementerian yang ada, atau misalnya Pak Prabowo merasa perlu ada kementerian khusus untuk menangani itu. Nah itu (makan siang gratis) tidak ada programnya pada (pemerintahan) sebelumnya,” kata Yusril. (BON)