CARITAU JAKARTA – Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lolly Suhenty menanggapi isu maraknya politik uang yang belakangan ini kembali mencuat menjelang kontestasi Pemilu 2024.

Menurut Lolly, dari dulu hingga saat ini dinamika carut marut politik nasional telah membentuk sistem politik uang yang kemudian menjadi pekerjaan rumah besar bagi penyelenggara pemilu yakni Bawaslu dan KPU dalam proses penyelenggaraan Pemilu 2024. 

Baca Juga: Sebelum Dilantik Jadi Menteri ATR, AHY Menghadap Prabowo

"Ya, namun kami optimis dapat diselesaikan jika semua orang bergerak melawan. Saat ini kita berada pada transisi sistem otoritarian ke iklim politik demokratis," kata Lolly kepada wartawan, Jumat (21/10/2022). 

Meski begitu lolly meyakini, dengan upaya Bawaslu memberikan edukasi kepada masyarakat, bisa mengurangi aksi politik uang pada Pemilu 2024. 

"Bawaslu melalui berbagai program kerja yang berorientasi pendidikan kewarganegaraan mendorong kesadaran masyarakat untuk semakin terbuka terhadap pendekatan rasional dengan mempertimbangkan visi maupun program kerja ketika menentukan pilihan politik," ujar Lolly. 

Selain melakukan edukasi, dalam rangka melakukan pencegahan pelanggaran politik uang, Lolly mengatakan Bawaslu juga akan melakukan sejumlah langkah kongkret untuk mengawasi penyelenggaran Pemilu 2024. 

"Dalam ranah pengawasan, Bawaslu melakukan pengawasan melekat, khususnya tahapan-tahapan yang rentan terjadi politik uang, seperti kampanye, menjelang pungut hitung, maupun rekapitulasi hasil," kata Lolly.

"Melakukan patroli pengawasan dengan menggerakan semua jajaran pengawas dalam tahapan masa tenang dan pungut hitung," imbuhnya.

Kerja para pengawas itu, kata Lolly, harus diperkuat dengan keterlibatan dari masyarakat. Hal ini menjadi penting dalam pencegahan politik uang. 

"Diperkuat dengan pengawasan partisipatif yang dilakukan oleh kader-kader pengawasan partisipatif dalam mengedukasi, mencegah, dan menakan pergerakan politik uang di masyarakat," tandas Lolly. (GIB)

Baca Juga: Sampaikan Petisi, Guru Besar UPI ke Jokowi: Jangan Salahgunakan Kekuasaan