CARITAU MAKASSAR – Peluang Nasdem untuk berkoalisi dengan Partai Demokrat dan PKS semakin terbuka. Kecocokan ketiga partai ini sudah mencapai 80%.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Umum (Waketum) Nasdem, Ahmad Ali saat ditemui awak media di Makassar, Minggu (25/9/2022) malam. 

Baca Juga: Sukseskan Pemilu 2024, PLBN Motaa'ain Fasilitasi CIQS Nyoblos 14 Februari 

Ia menyebutkan dalam waktu dekat ketiga partai ini akan melakukan penentuan koalisi untuk menghadapi Pemilu 2024 mendatang. 

"Dengan Demokrat, dengan PKS itu sudah sangat (dekat), katakanlah sudah 80%," katanya. 

Koalisi ketiga partai itu dinilai semakin menguat pasca adanya pertemuan yang dilakukan Presiden PKS, Ahmad Syaikhu, Ketum Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, dan Ketum Nasdem, Surya Paloh. 

Bahkan di pertemuan pernikahan anak dari politisi Nasdem, Sugeng Suparwoto, nampak hadir juga Mantan Wapres RI, Jusuf Kalla. Bahkan Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan. 

Meskipun begitu, Ahmad Ali mengatakan pertemuan tersebut bukan pertemuan yang diagendakan.

"Itu bukan pertemuan karena bukan sesuatu yang direncanakan. Jadi, acara nikahan kemudian ketemu di tempat itu. Itu menjadi hal yang biasa menurut saya. Jadi, karena itu adalah acara hajatan, maka saya pastikan tidak ada pembicaraan-pembicaraan teknis. Karena memang partai telah menunjuk tim masing-masing untuk mewakili partai untuk berdiskusi tentang syarat-syarat tersebut," bebernya. 

Meskipun begitu, Ahmad Ali mengatakan, koalisi ketiga partai itu belum tentu bisa terwujud. Karena menurutnya, masih ada 20% lagi yang akan menentukan. 

"Bisa jadi 20% itu bisa sangat menentukan jadi atau tidaknya," jelasnya. 

Olehnya itu, pihaknya tak ingin terburu-buru untuk menentukan koalisi Nasdem menghadapi Pemilu 2024. 

"Kita ingin membangun koalisi setelah semua hal clear. Kita tidak mau koalisi yang kita bangun pecah di ujung, bubar di ujung karena kemudian tidak terjadi kesepakatan tentang orang, tentang figur," bebernya.

Kata dia, Nasdem saat ini mendorong ada diskusi kriteria dengan mitra koalisi dan ingin mendorong capres yang diusung nanti tidak berasal dari partai politik. 

Termasuk juga, kata dia, dengan cawapres juga diharapkan tidak berasal dari partai politik.

"Capres tidak berasal dari parpol, cawapres pun demikian. Supaya nanti harapan kita adalah ketika dia terpilih menjadi presiden dan wapres, mereka akan selalu jadi kader bangsa. Sehingga bisa melayani semua partai politik, semua melayani rakyat Indonesia. Tidak kemudian presiden itu dikontrol oleh kepentingan partai-partai politik tok," tandasnya. (KEK)

Baca Juga: Elektabilitas Tinggi, Jadi Modal Erick Thohir Terjun ke Pilgub DKI