CARITAU JAKARTA - Sekretaris Jendral (Sekjend) Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya menanggapi perihal kabar keputusan untuk menetapkan Calon Wakil Presiden (Cawapres) untuk mendampingi Anies Baswedan yang akan diusung Koalisi Perubahan Untuk Persatuan (KPP) dalam Pilpres 2024 mendatang. 

Dalam keteranganya, Teuku Riefky menjelaskan ikhwal penentuan Cawapres yang bakal diusung oleh KPP yang terdiri Partai Demokrat, Nasdem dan PKS itu sejatinya telah menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Anies Baswedan. 

Baca Juga: Menko Perekonomian Tegaskan di MK, Perlinsos untuk Membantu Masyarakat

Hal itu lantaran menurutnya, sesuai dengan perjanjian yang tertuang di dalam piagam KPP yang menyepakati soal sosok cawapres akan ditentukan langsung oleh Anies Baswedan. 

Adapun, dirinya mengungkapkan, kabar keputusan cawapres tersebut saat ini sudah diputuskan oleh Anies Baswedan dan hanya menunggu waktu untuk diumumkan kepada publik. 

"Kami sudah menandatangani piagam yang menyerahkan soal cawapres kepada capres dan kabarnya saat ini sudah diputuskan dan tinggal diumumkan,"kata Teuku Riefky dalam keterangannya dikutip, Sabtu (21/7/2023). 

Ia menerangkan, bahwa baik KPP dan Anies Baswedan sedang menghitung momentum yang pas untuk segera mengumumkan sosok bakal cawapres yang akan mendampingi eks Gubernur DKI Jakarta tersebut. 

"Jadi kami tetap dalam posisi koalisi perubahan dan saat ini kami sedang menghitung terkait momentum tersebut bersama capres untuk pengumuman itu, momentumnya kapan untuk disampaikan ke publik," terang Teuku. 

Ia menambahkan, sejatinya bahwa Partai Demokrat dan dua partai lainya yang tergabung didalam KPP telah bersepakat untuk serahkan sepenuhnya sosok yang akan terpilih sebagai Cawapres kepada Anies Baswedan. 

"Jadi kalau masalah kans (peluang) kembali kita serahkan kepada capres, karena itu yang tertulis dipiagam seeprri itu jadi nant kita akan sesuai dengan komitmen yang sudah disampaikan dalam piagam kerjasama kita," tandas Teuku. (GIB/DID)

Baca Juga: KPU Resmi Ajukan Revisi PKPU No.19 Tahun 2023 Tindaklanjuti Putusan MK