CARITAU BANDUNG - Sejumlah civitas akademika Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung menyampaikan petisi untuk Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Penyampaian petisi ini merupakan pernyataan sikap dan kritik atas cawe-cawe Jokowi dalam Pemilu 2024. Petisi Bumi Siliwangi ini disampaikan sejumlah guru besar, dosen, hingga mahasiswa serta alumni UPI.

"Kami forum sivitas academica UPI dengan penuh tanggung jawab dan kesadaran moral menyatakan keprihatinan atas kondisi kebangsaan hari ini," kata Guru Besar UPI, Cecep Darmawan saat membacakan petisi di hadapan sivitas academica UPI di Taman Partere, Senin (5/2/2024).

Saat ini, katanya, etika, moral bahkan sampai pelanggaran norma undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945, diabaikan oleh pejabat pemerintah, di kepemimpinan Jokowi.

Ia menilai, mereka yang mengabaikan hal tersebut, telah menunjukkan kerusakan nilai kebangsaan dan kenegaraan.

"Tindakan cawe-cawe dalam pemilu, penyalahgunaan kekuasaan, penggunaan fasilitas negara dan politisasi bansos untuk kepentingan politik elektoral, serta pelanggaran netralitas oleh para pejabat publik dalam pemilu menjadi gejala terdegradasinya nilai, moral, dan etika kebangsaan," ujarnya.

Dirinya menilai kepemimpinan Presiden Jokowi pun tidak selaras dengan ajaran trilogi kepemimpinan dari Ki Hadjar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional, yakni "Ing ngarso sung tulodo, Ing madyo mangun karso, Tut wuri handayani".

Artinya, tiga prinsip yang harus dijalankan oleh seorang pemimpin ialah di depan memberi,teladan, di tengah membangun ide atau gagasan, dan di belakang memberikan dorongan.

"Sikap dan tindakan ini jelas tidak memberikan pendidikan politik kebangsaan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa," ucap Cecep.

Atas berbagai sudut pandang para guru besar dan mahasiswa serta sivitas akademika UPI, pihaknya pun memberikan lima pernyataan sikap.

Berikut petisi Bumi Siliwangi yang digaungkan UPI:

Mendesak Presiden Republik Indonesia agar mencabut pernyataan yang menunjukkan keberpihakannya dan keterlibatannya dalam kampanye politik pada pemilu 2024.

Meminta Presiden Republik Indonesia agar bersikap dan bertindak sebagai negarawan yang menjunjung tinggi nilai, moral, dan etika kebangsaan berdasarkan Pancasila serta mengingat kembali sumpah dan janjinya sebagai Presiden Republik Indonesia sebagaimana amanat konstitusi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Meminta seluruh lembaga negara dan para pejabat publik agar komitmen untuk menegakkan etika Kehidupan Berbangsa sebagaimana diatur dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa.

Mendesak Presiden Republik Indonesia dan para pejabat publik lainnya agar tidak menyalahgunakan kekuasaan dan menggunakan fasilitas serta sumber daya negara untuk kepentingan politik praktis kampanye pemilu.

Mengajak seluruh elemen masyarakat, bangsa, dan negara untuk mengawasi jalannya penyelenggaraan Pemilu 2024 secara berkeadilan dan berintegritas sebagai wujud pendidikan politik kebangsaan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa Demikian pernyataan kami sampaikan sebagai upaya untuk menegakkan kembali nilai-nilai, moral, dan etika kebangsaan berdasarkan Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. (DID)