CARITAU JAKARTA - Sinyal kuat bakal merapat ke Prabowo-Gibran diperlihatkan Partai NasDem saat Rapat Paripurna DPR RI ke-13 pembukaan masa sidang IV 2023-2024 yang digelar pada Selasa (3/5/2024) kemarin.

Bungkamnya partai yang dinahkodai Surya Paloh saat rapat paripurna DPR RI dinilai sebagai petunjukkan sikap akan merapat ke kubu Prabowo-Gibran. 

Pengamat politik, Ujang Komarudin, melihat sikap NasDem yang tidak frontal terhadap usulan hak angket dilatari posisinya yang masih berada di dalam pemerintahan Presiden Jokowi.

Ujang juga membaca gelagat NasDem akan masuk pada pemerintahan Prabowo-Gibran, jika kelak pasangan yang diusung Koalisi Indonesia Maju itu benar-benar memenangi Pilpres 2024.

"Bisa juga jadi Nasdem masuk ke pemerintah Prabowo-Gibran dan itu tidak ada yang salah. Dalam konteks politik yang kalah itu bisa jadi oposisi maupun bisa merapat ke pemerintahan tergantung dari ya kebijakan dan kepentingan partai masing-masing termasuk Nasdem," kata Ujang dikutip Rabu (6/3/2024).

Ujang melihat loyalitas NasDem terhadap pemerintahan Jokowi dari pertemuan sang ketua umum Surya Paloh ke Istana. Bertemunya Paloh dan Jokowi menandakan NasDem tidak mendukung hak angket.

Sebab, hak angket disasarkan kepada pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin di balik dugaan kecurangan Pemilu 2024.

"Jadi kalau bicara Nasdem saat ini belum mendukung atau tidak mendukung hak angket saya sudah menganalisa jauh-jauh hari, bahwa karena Pak Surya Paloh sudah bertemu Pak Jokowi itu kan menjadi kode juga. Tanda bahwa Nasdem setia dalam pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin," ucap Ujang.

"Artinya hak angket ini kan ingin mendorong dugaan kecurangan yang menyerang pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin."

"Sedangkan di situ pemerintahan koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin ada Nasdem juga dan saya melihat sangat tidak aneh dan wajar kalau Nasdem belum punya sikap terkait hal angket tersebut," tambahnya. (DID)