CARITAU JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah menanggapi pernyataan Guru Besar Hukum Tata Negara Denny Indrayana soal Jokowi ‘cawe-cawe politik’

Ia menyatakan, jika Presiden Joko Widodo justru menghargai sikap politik Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh yang mengusung mantan gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden (capres) di Pemil 2024.

"Presiden Jokowi menghargai sikap politik Pak Surya, Ketua Umum NasDem yang mencalonkan Anies Baswedan. Tidak ada kalimat Presiden Jokowi melarang langkah politik NasDem," kata Said dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (8/5/2023).

Said menambahkan bahwa Jokowi mengetahui batasan demokrasi serta masing-masing partai politik memiliki hak dan kewenangan untuk mencalonkan bakal calon presiden dan wakil presiden.

Dia menepis komentar Guru Besar Hukum Tata Negara Denny Indrayana yang mengatakan bahwa Jokowi cawe-cawe atau ikut mengurus koalisi dan kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Said kembali menegaskan bahwa setiap partai politik memiliki kedaulatan masing-masing untuk menentukan siapa bakal calon presiden dan wakil presiden usungan mereka.

Baca Juga: Selesaikan Sengketa Agraria, Mahfud MD Sebut akan Bentuk Peradilan Ad Hoc Jika Terpilih

Sebelumnya, dilansir dari Antara, pada Selasa malam (2/5/2023), Jokowi mengundang enam ketua umum partai politik di Istana Merdeka, Jakarta, untuk berdiskusi terkait kondisi politik Tanah Air. Jokowi pun menepis langkah politiknya mengundang ketua umum partai koalisi tersebut merupakan sikap ikut campur dalam isu politik menjelang Pemilu 2024.

"Cawe-cawe? Bukan cawe-cawe. Itu diskusi, kok cawe-cawe, diskusi. Saya ini kan ya pejabat politik. Saya bukan cawe-cawe," kata Jokowi di Sarinah, Jakarta, Kamis (4/5/2023).

Dia pun menegaskan urusan pencalonan presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 merupakan ranah partai politik atau gabungan partai politik. Namun, sebagai pejabat publik yang juga sekaligus pejabat politik, Jokowi merasa sah-sah saja mengundang para ketua umum partai koalisi untuk berdiskusi dengannya di Istana Merdeka.

"Kalau mereka mengundang saya, (atau) saya mengundang mereka boleh-boleh saja. Apa konstitusi yang dilanggar dari situ? Nggak ada. Tolonglah mengerti kalau saya ini politisi sekaligus pejabat publik," ujar Jokowi.

Untuk diketahui, pendaftaran bakal capres dan cawapres dijadwalkan pada 19 Oktober hingga 25 November 2023. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu), pasangan capres dan cawapres diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.

Saat ini, ada 575 kursi di parlemen, sehingga pasangan capres dan cawapres pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara. (IRN)

Baca Juga: Jika Jadi Presiden, Prabowo tak Permasalahkan Ada Partai Pilih Oposisi