CARITAU JAKARTA – Kabar reshuffle kabinet kembali bergulir jelang hari pertama Februari 2023 yang jatuh pada Rabu Pon, hari ‘keramat’ bagi Presiden Jokowi yang hampir selalu melakukan perombakan menteri-menterinya di hari dan weton (kalender Jawa) kelahirannya tersebut.

Kabar semakin kencang bergulir ketika pada Selasa (31/1/2023) pagi, Presiden memanggil sejumlah menteri ke Istana Negara di Jakarta. 

Baca Juga: Anies Baswedan Ajak Pelajari Pemikiran Bung Karno di Hari Lahir Pancasila

Mereka adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto yang juga Ketua Umum DPP Partai Golkar dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang Ketua Umum DPP PAN. Keduanya merupakan dua nakhoda partai koalisi pemerintahan yang kini telah mendekarasikan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) untuk menghadapi Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024.

Kemudian ada juga Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Kepala Badan Usaha Logistik (Bulog) Budi Waseso alias Buwas, serta Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi.

Hal yang menarik, meski menggelar rapat tentang beras yang erat kaitannya dengan Kementerian Pertanian, namun Mentan Syahrul Yasin Limpo asal Partai NasDem ternyata tidak terlihat .

"Saya tidak tahu," kata Buwas usai rapat, saat ditanya kenapa Mentan Syahrul absen.

Menurutnya, hanya tiga orang yang diundang Presiden untuk membicarakan urusan beras.  

"Ya ini kan masalah penyaluran operasi pasar Mendag. Itu stabilisasi. Saya pelaksananya, Pak Arief itu yang menghitung neracanya," tambah Buwas.

Jokowi Komplain Paloh

Ketidakhadiran Mentan SYL atau Syahrul Yasin Limpo memang menjadi menarik karena kabar reshuffle menyebut-nyebut bahwa Presiden Jokowi bakal mencopot menteri-menteri asal partai NasDem besutan Surya Paloh, parpol  yang pertama kali mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai Capres 2024 pada Oktober 2022 silam.

Sementara dua menteri NasDem lainnya yang kabarnya juga terancam digusur tak lain Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Jhony G Plate dan Siti Nurbaya Bakar yang menjabat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). 

Rumor tiga menteri NasDem bakal terdepak ramai beredar, setelah Jokowi mengundang secara khusus Surya Paloh di Istana Merdeka pada Kamis (26/1/2023).

Pembicaraan di antara keduanya tentu saja menyiratkan tanya, mengingat Jokowi sejauh ini tampak tak nyaman dengan manuver Paloh yang tiba-tiba saja mencapreskan Anies Baswedan. Hal itu terlihat dari pidato-pidato Jokowi di berbagai kesempatan, atau bahkan tak menghadiri perayaan HUT Partai NasDem pada 11 November 2022.

Dan sinyal ketidaknyamanan Jokowi itu ternyata dibenarkan Ketua DPP Partai NasDem Sugeng Suparwoto yang mengungkapkan bahwa Jokowi saat bertemu Paloh komplain lantaran NasDem mencapreskan Anies Baswedan tanpa ada komunikasi.

"Salah satunya ya dengan bahasa yang ringan. 'Iya Pak Jokowi komplain kenapa kita deklarasikan Anies Baswedan tanpa komunikasi sebelumnya'. Tapi sebatas itu saja kata Pak Surya," kata Sugeng dalam program Political Show yang disiarkan CNN Indonesia TV, Senin (30/1/2023) malam.

Menurut Sugeng, pertemuan antara Surya Paloh dan Jokowi seperti dua sahabat dekat, meski ada dinamika politik yang membuat komunikasi keduanya kurang berjalan baik dalam tiga bulan terakhir.

Sementara Presiden Jokowi sendiri secara santai menanggapi pertemuannya dengan Surya Paloh sebagai pertemuan yang biasa-biasa saja.

Saat ditanya apakah pertemuannya bakal erat kaitannya dengan reshuffle?

"Mau tau saja," canda Presiden Jokowi saat kick-off  ‘Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023’ yang digelar di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, Minggu (29/1/2023).

Kenapa Istana Marah Pencapresan Anies?

Jadi benarkah Rabu Pon besok bakal ada reshuffle kabinet dan para menteri NasDem bakal terdepak?

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengelak soal kabar perombakan kabinet.

"Saya nggak tahu, Rabu saya mendampingi Presiden ke Bali, sore hari berangkat," kata Pramono saat ditanya wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (30/1/2023).

Sementara Airlangga Hartanto di Istana juga lebih memilih berseloroh saat ditanya apakah pertemuannya dengan Presiden membahas reshuffle kabinet. 

“Kalau politik nanti saja tunggu hari Rabu. Setiap hari Rabu ditungguin," katanya.

Pengamat Politik Citra Institute, Efriza menyebut, pertemuan Presiden dengan Airlangga atau Zulhas —panggilan akrab Zulkifli Hasan— di Istana pada Selasa (31/1/2023) bisa saja menegaskan bahwa reshuffle memang akan segera terjadi. 

"Ya bisa saja pertemuan tadi membahas soal evaluasi kinerja yang dilakukan sejumlah menteri. Tapi, ketidakhadiran dua menteri Partai NasDem semakin menguatkan sinyal Jokowi bakal melakukan reshuffle dan bisa saja mencopot mereka," kata Elfriza saat dihubungi caritau.com, Selasa (31/1/2023).

Terkait pernyataan Setkab Pramono bahwa Presiden Jokowi memiliki agenda di Bali dan berangkat Rabu sore, Efriza justru mempertanyakan apa agenda Presiden pada Rabu pagi. 

"Apalagi jika kita melihat dari kerutinan Jokowi mengikuti primbon Jawa dan memilih hari-hari baik ketika memutuskan hal penting kenegaraan, perombakan di tubuh kabinet bisa-bisa saja digelar besok (Rabu)," katanya.

Menurut Efriza, jika memang terjadi reshuffle kabinet, semestinya tidak hanya menteri dari Partai NasDem yang didepak. Pasalnya, beberapa nama menteri di Kabinet Indonesia Maju juga harus dipertanyakan kinerja atau komitmennya.

"Seperti halnya Menteri Perdagangan yang banyak disorot kontribusinya. Tak hanya itu, evaluasi dan reshuffle bisa saja dilakukan untuk mempertegas komitmen sejumlah menteri, seperti dua menteri yang memutuskan maju untuk mengelola PSSI," ungkapnya. 

Sementara pengamat politik Hendri Satrio meyakini bahwa pertemuan Jokowi dan Surya Paloh sangat kecil kemungkinan membahas reshuffle. 

"Mereka itu tentu membahas tentang Anies Baswedan. Kenapa? Mungkin karena ini sebagai upaya meluruskan kesalahpahaman yang terjadi selepas momen pencapresan tersebut,” katanya kepada caritau.com saat dihubungi Selasa (31/1/2023). 

Menurut Hensat, panggilan akrabnya, pada pertemuan itu kemungkinan Jokowi mempertanyakan kenapa NasDem menjauh dari koalisi.

“Atau Surya Paloh yang bertanya kepada Jokowi, kenapa pihak Istana marah dengan pendeklarasian Anies? Padahal itu mah biasa-biasa saja dalam berpolitik,” katanya.

Pencapresan Anies dalam Bahaya

Hal menarik disampaikan Efriza terkait pertemuan Jokowi dan Surya Paloh, yakni kemungkinan membahas arah politik kedua belah pihak pada Pemilu dan Pilpres 2024. 

"Ini juga bentuk segitiga kepentingan, di mana Paloh berupaya agar kursi NasDem di tubuh cabinet tetap aman, NasDem tidak dianggap pemerintah sebagai oposisi, serta NasDem kembali searah dengan pihak Jokowi pada pesta demokrasi 2024," paparnya.

Jika memang reshuffle dilakukan, menurut Efriza, bakal bisa dilihat peta pencapresan ke depan.

"Apabila Jokowi banyak membongkar pasang posisi menteri di tubuh kabinet, maka tidak ada kepentingan politis di dalamnya. Namun jika Presiden hanya mencopot para menteri dari Partai NasDem, maka dapat dipastikan pihak Istana pada saat ini melepaskan NasDem," paparnya.

Nah, jika para menteri Partai NasDem masih bertahan di kabinet, maka justru posisi pencapresan Anies Baswedan oleh NasDem menjadi goyah.

"Bahkan tentang ucapan Paloh yang mendukung 100% pemerintah, itu dinilai masyarakat NasDem tidak lagi memprioritaskan Anies sebagai capres. Saya melihat di sini, Surya Paloh berpolitik dua kaki dan tidak gentle,” katanya sembari menyebut kunjungan elite NasDem ke Sekber Gerindra-PKB sebagai blunder.

Meskipun Partai Demokrat dan PKS telah mendeklarasikan Anies dan memberikan sinyal kuat bergabung dalam Koalisi Perubahan, menurut Efriza, kini publik justru mempertanyakan keteguhan Partai NasDem sebagai inisiator pencapresan Anies.

"Sudahlah, jika Koalisi Perubahan itu dianggap oposisi dan Anies dicitrakan sebagai oposisi, ya (NasDem) keluarlah (dari kabinet) dan berdiri sebagai oposisi. Toh pemerintah tinggal setahun kok. Kenapa pula harus mempertahankan menteri-menterinya di kabinet?" tanya Efriza.

Satu hal yang perlu dicermati, jika memang Rabu Pon besok atau Rabu-Rabu mendatang terjadi reshuffle kabinet dan hanya menteri-menteri NasDem yang terdepak, maka bisa dipastikan bahwa NasDem telah memilih beroposisi dan pencapresan Anies bakal aman karena mendapat tiket dari koalisi NasDem, Demokrat dan PKS yang memenuhi presidential treshold. 

Sebaliknya, jika ternyata tak ada reshuffle atau para menteri NasDem aman-aman saja di kabinet, maka pencapresan Anies yang justru bakal goyah atau dalam bahaya. Kita tunggu saja. (Rahma Dhoni)

Baca Juga: PPP DKI Dukung Gugatan DPP PPP ke Mahkamah Konstitusi