CARITAU, RAJA AMPAT PAPUA BARAT –  Bank Indonesia (BI) memaparkan dampak pemilihan umum (pemilu 2024) terhadap perekonomian nasional, salah satunya adalah terhadap pola investasi nasional.

Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter (DKEM) BI Erwindo Kolopaking menyebut bahwa ekspansi investasi akan tinggi menjelang akhir 2023 atau sebelum pemilu dimulai pada Februari 2024.

Baca Juga: MK Sebut Tak Ada Relevansi Bansos dan Peningkatan Suara Prabowo-Gibran

“Satu putaran, dua putaran biasanya kenapa itu berpengaruh dan tadi disampaikan juga melambat menjelang pemilu, karena menjelang akhir pemerintahan. Makanya kami melihat di akhir tahun ini ekspansinya cukup besar,” kata Erwindo, di Raja Ampat, Papua, Sabtu (11/11/2023).

Namun, Erwindo memprediksi, investasi pada triwulan I dan II tahun depan akan terjadi perlambatan, karena terjadi pergantian dua hal, yakni pergantian presiden dan para menteri.

Para investor menahan untuk melihat posisi pemerintahan yang baru. Hal itu akan membuat pola investasi terhadap pertumbuhan ekonomi agak sedikit melambat.

“Dan ketika presidennya berbeda, bagaimana dia (investor) melihat program-program yang disiarkan di dalam APBN 2024-nya. Apakah seluruhnya akan diambil atau mereka akan menyusun rancangan baru. Itu yang biasanya terjadi dan itu kan proses. Ini akan berpengaruh terhadap konsumsi dan investasi pemerintah di awal tahun,” kata Erwindo dikutip Antara.

Setelah tahun pemilu berlalu, kata Erwindo lagi, maka pola investasi akan kembali normal. Kondisi penyesuaian tersebut diprediksi pasti terjadi, sehingga semakin lama proses pemilu, maka akan semakin berdampak pada struktur investasi.

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat menyepakati penyelenggaraan pemungutan suara pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten/kota, serta anggota DPD RI dilaksanakan pada Rabu, 14 Februari 2024.

Sedangkan pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota, dilaksanakan pada Rabu, 26 November 2024. (HAP)

Baca Juga: Temuan Komnas HAM: Ratusan Warga Baduy dan PMKS di Panti Sosial Kehilangan Hak Suara