CARITAU JAKARTA - Pekan ini publik dihebohkan dengan munculnya sebuah voice note atau pesan suara yang diduga disampaikan oleh salah satu Kepala Desa di kawasan Pandeglang, Banten. Pesan suara tersebut itu berisi pesan nada ancaman kepada warga yaitu menyebut bakal menghapus bantuan jika tidak memilih sesuai dengan perintah Kepala Desa. 

Pesan nada ancaman itu pun sontak viral pada sejumlah media sosial. Sosok pemilik suara yang disinyalir merupakan Kepala Desa itu menyebut sudah memberitahukan kepada RT/RW untuk mencatat nama warga yang kedapatan tak ikuti arahan untuk memilih Partai Demokrat.

"Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh, kami umumkan ke RT/RW apabila ada masyarakat memasukkan partai lain daripada Partai Demokrat, kami mohon kalau masyarakat memasukkan partai yang berbeda, kami harap catat namanya," kata seorang pria dalam kata seorang pria dalam pesan suara tersebut, dikutip Selasa (21/11/2023).

Bahkan, sang Kepala Desa menyampaikan pesan bernada ancaman melalui pesan suara secara berulang kepada warga, dan meminta untuk mematuhi arahan memilih Caleg yang diduga berasal dari Partai Demokrat tersebut. 

Baca Juga: Hilangkan Budaya Serangan Fajar, Muhammadiyah Berharap Pemilu Lahirkan Pemimpin Autentik

Selain itu, ia juga meminta kepada para Ketua RT dan RW agar mencatat nama-nama warga yang tidak mengikuti perintahnya. Bahkan, para warga juga diminta untuk memberikan informasi langsung kepada dirinya apabila ada warga yang memilih caleg lain. 

"Saya langsung mau dihapus bantuan-bantuannya. Kami mohon kepada RT/RW harap tegas jangan sampai lolos, jangan sampai ada yang masuk," kata dia.

"Kami mohon catat namanya, orangnya, untuk warga yah, yang membawa masuk ke desa kita, kami mohon catat namanya. RT/RW harus tegas, saya tunggu informasinya. Sekian," tutup suara pria yang ada dalam pesan suara tersebut. 

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang saat ini juga telah merespons cepat mengenai VN yang diduga merupakan kepala desa tersebut. 

Sekretaris Daerah (Sekda) Pandeglang, Ali Fahmi Sumantan, menyampaikan, bahwa seluruh ASN di lingkungan Pemkab Pandeglang harus netral dan tidak boleh mengerahkan masa atau warga untuk memilih salah satu calon. 

"Ini ada Bawaslu yang tahu persis mengetahui delik-deliknya, kalau kita PNS harus tetap netral," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Pandeglang, Ali Fahmi Sumanta, kepada wartawan, Senin (20/11/2023).

Dalam keterangannya Ali mengaku tidak secara pasti mengetahui suara yang ada didalam pesan tersebut. Namun, Ali menegaskan, jika suara tersebut benar merupakan suara Kepala Desa, maka tak segan-segan Pemkab Pandeglang menyerahkan seluruh prosesnya kepada Bawaslu.

"Itu ada lembaga sendiri yang menilai hal itu, mereka (Bawaslu) mengawasi, jangankan mengawasi kepala desa, kita juga diawasi oleh mereka ASN juga," kata Ali 

Disisi lain, Ali mengungkapkan, bahwa Pemkab Pandeglang juga telah tegas mengeluarkan surat edaran kepada seluruh ASN mengenai peraturan soal netralitas ASN di Pemilu 2024. 

"Kita sudah muat edaran, BKPSDM juga sudah membuat surat edaran untuk netralitas ASN. Netralitas diutamakan untuk ASN," kata dia.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Pandeglang, Febri Setiadi, mengaku sudah mengetahui perihal pesan suara bernada ancaman tersebut yang beredar luas di media sosial yakni melalui pesan WhatsApp. Oleh karena itu, Febri memastikan akan menyelidiki apakah benar suara dari Kepala Desa atau bukan 

"Masih ditelusuri kebenaran apakah isi dari pesan suara itu kepala desa atau bukan," kata dia.

Dia menambahkan bahwa pihaknya juga telah menerjunkan tim ke Kecamatan Angsana untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran Pemilu tersebut. 

"Tim Bawaslu sudah ke Angsana sekarang sedang penelusuran," katanya. (GIB/IRN)

Baca Juga: Presiden Jokowi Minta Para Capres Tidak Terjebak dalam Debat Personal