CARITAU JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) tematik soal isu stategis netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di kontestasi Pemilu 2024. 

Adapun isu IKP tematik netralitas ASN dalam penyelenggaraan Pemilu acapkali masuk dalam peringkat paling tinggi yakni masuk kedalam lima besar potensi IKP di Indonesia. 

Baca Juga: Performa Gibran dalam Debat Bakal Membuat Pemilih Migrasi Dukung Prabowo

Pernyataan itu disampaikan Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty dalam kegiatan peluncuran IKP Netralitas ASN yang digelar di Hotel Novotel, Manado, Sulawesi Utara, Kamis (21/9/2023). 

"Dugaan pelanggaran yang enggak pernah lepas dari lima terbesar. Nah salah satunya adalah netralitas ASN," kata Lolly. 

Ia menjelaskan, berdasarkan catatan yang telah dihimpun Bawaslu RI, terdapat 10 provinsi dengan kerawanan tertinggi Netralitas ASN. Ke 10 Provins itu yakni Maluku Utara dengan skor kerawanan 100; Sulawesi Utara 55,87; Banten 22,98.

Selanjutnya, Sulawesi Selatan 21,93; Nusa Tenggara Timur 9,40; Kalimantan Timur 6,01; Jawa Barat 5,48; Sumatera Barat 4,96; Gorontalo 3,9; dan Lampung 3,9.

Disisi lain Lolly mengungkapkan,untuk wilayah Sulawesi Utara, saat ini masuk peringkat ke 2 dari 10 Provinsi yang memiliki potensi tingkat kerawanan paling tinggi perihal netralitas ASN. 

Selain itu, dirinya menuturkan, dari sejumlah Kota yang masuk kedala wilayah Sulawesi Utara, Kota Manado adalah salah satu yang tercatat masuk ke dalam wilayah yang memiliki resiko dugaan pelanggaran pemilu soal Netralitas ASN. 

Atas dasar itu lah, lanjut Lolly, Bawaslu RI lalu memutuskan untuk mengadakan kegiatan IKP tematik netralitas ASN di Manado. Adapun Lolly, berharap, acara IKP Netralitas ASN yang digelar di Manado ini akan menjadi bentuk manifestasi kesadaran bagi jajaranya untuk meningkatkan integritas mengawasi penyelenggaraan Pemilu 2024. 

"Supaya nanti menjadi kesadaran semua pihak. Tidak hanya teman-teman Bawaslu, tapi seluruh masyarakat yang ada di Manado, termasuk pemangku kepentingan," jelas Lolly. 

"Sehingga, semua orang menjadi menjaga Sulawesi Utara ini tidak terulang lagi. Kan, kita membuat IKP ini supaya menjadi kaca mata, cara pandang kita kedepan yang rawan tinggi ini tidak menjadi rawan tinggi," tambahnya.

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI menambahkan,dengan diluncurkanya IKP ini, kedepannya netral bisa bersikap netral di Pemilu serentak 2024. 

"Harapan ke depannya sih akan semakin banyak teman teman ASN yang punya jiwa-jiwa yang kuat untuk selalu netral dalam proses kontestasi kita menjelang 2024," pungkas Lolly. (GIB/DID)

Baca Juga: PB PMII Dorong Pemerintah Terapkan Sanksi Soal Kampanye Ilegal